Sri Mulyani Asumsikan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 Berada di Rentang 5,3% hingga 5,9%

"Yang positif adalah kenaikan komoditas di satu sisi menimbulkan penerimaan negara dan juga mendorong investasi di Indonesia, seperti yang terjadi di tahun 2011 hingga 2012. Namun, kenaikan komoditas juga menimbulkan tekanan inflasi yang harus diwaspadai," ujar Sri Mulyani dalam doorstop usai Rapat Paripurna DPR RI ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, Selasa (31/5/2022).

Baca Juga: Sri Mulyani: Rapat Pleno KNEKS Fokus Percepatan Program Strategis Sektor Ekonomi Syariah

Oleh karena itu, Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN akan tetap menjadi shock absorber untuk melindungi rakyat dari pandemi, menjaga masyarakat dari penurunan kesejahteraan akibat kehilangan pekerjaan, melindungi dan memulihkan dunia usaha, terutama usaha kecil menengah, serta melindungi dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

"Dengan konsekuensi memang belanja untuk subsidi kompensasi meningkat, tetapi fokus belanja akan diberikan kepada perlindungan masyarakat, menjaga daya beli, menjaga momentum ekonomi, dan juga tetap menjaga kesehatan APBN atau konsolidasi fiskal," ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga menjelaskan postur APBN tahun 2023 tidak bisa terlepas dari asumsi-asumsi yang mendasarinya. Menurutnya, munculnya pandemi sangat memengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi. Inflasi, nilai tukar, harga minyak, dan kenaikan suku bunga juga harus tetap diwaspadai.

Di sisi lain, perubahan geopolitik dengan terjadinya perang di Ukraina dan adanya hubungan eskalasi yang meningkat antara Blok Barat dengan Rusia atau dengan RRT menjadi faktor ketidakpastian baru pada tahun depan.