Saat Banteng Melunak di Retret Kepala Daearah: Ada Apa Di Baliknya?

POLHUKAM.ID - Sembilan belas kepala daerah dari PDIP tiba di Kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, untuk mengikuti retret pada Senin, 24 Februari 2025. Salah satunya Gubernur Jakarta, Pramono Anung.

Kedatangan mereka disambut Wakil Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Sekolah Magelang Retret, Bima Arya Sugiarto.

“Hari ini kita mulai mengikuti retret,” ujar Pramono. 

Ia dan rombongan baru hadir di hari keempat acara.

Keterlambatan ini berkaitan dengan instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

Lewat Surat Nomor: 7294/IN/DPP/II/2025, Megawati meminta seluruh kepala daerah PDIP menunda perjalanan.

Surat itu terbit Kamis, 20 Februari 2025, beberapa jam setelah KPK menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam kasus suap komisioner KPU Wahyu Setiawan yang melibatkan buronan Harun Masiku.

Sejumlah pihak menilai surat itu sebagai bentuk perlawanan politik.

Sebelum berangkat ke Magelang, Pramono dikabarkan menemui Megawati di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat, 21 Februari 2025. 

Ia mengonfirmasi kehadirannya di retret telah dikomunikasikan dengan Megawati dan DPP PDIP.

“Kenapa hari ini, tentunya tidak perlu dijelaskan. Apapun, saya tetap berkomunikasi dengan Ibu Megawati dan DPP partai,” ujarnya.

Mengapa PDIP Melunak?

Ada dua kemungkinan. Pertama, negosiasi politik. Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menduga ada kesepakatan antara PDIP dan ‘penguasa’ di balik keputusan ini.

“Sikap lunak partai biasanya menandakan ada negosiasi di belakang panggung,” katanya, Senin (24/2/2025).

Kedua, kesadaran pragmatis. PDIP mungkin menyadari boikot retret bisa merugikan kadernya. 

Sikap pembangkangan berisiko mempengaruhi perhatian pemerintah pusat terhadap kepala daerah PDIP.

“Bisa jadi ini keputusan politik tanpa konsesi apa pun, hanya koreksi sikap,” ujar Adi.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai keputusan Megawati menunda kehadiran kepala daerah di retret itu wajar.

“Penahanan Hasto adalah pukulan telak bagi PDIP. Sekjen adalah perpanjangan tangan ketua umum,” katanya.

Menurut Agung, PDIP butuh waktu untuk menguatkan konsolidasi internal. Pramono dan para kepala daerah akhirnya hadir setelah komunikasi intens di partai. 

“Ada win-win solution yang membuat semua hadir,” ujarnya.