Saat Banteng Melunak di Retret Kepala Daearah: Ada Apa Di Baliknya?

Namun, sikap PDIP ini bisa mempengaruhi hubungan Megawati dan Prabowo. Agung memperkirakan pertemuan mereka akan tertunda. 

“Butuh momen yang tepat agar hubungan kembali normal,” jelasnya.

Di sisi lain, peneliti SMRC, Saidiman Ahmad, berpendapat sebaliknya. Menurutnya, hubungan Megawati dan Prabowo tetap stabil. 

PDIP menunda kehadiran di retret lebih untuk memperkuat soliditas internal. 

“Surat instruksi Megawati yang ditaati kepala daerah menunjukkan PDIP masih solid. Ini juga sinyal bagi lawan politik,” katanya.

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, juga menegaskan bahwa hubungan Prabowo dan Megawati tetap baik. 

“Saya kira nggak akan berpengaruh. Setahu saya hubungannya baik-baik saja,” ujarnya usai acara di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/2/2025).

Tak Ada Dasar Hukum

Para kepala daerah PDIP akhirnya mengikuti retret, tetapi terlambat. Mereka baru hadir di hari keempat dan tidak akan mendapat sertifikat "lulus." 

Retret ini berlangsung selama delapan hari, dari 21 hingga 28 Februari 2025.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa sertifikat "lulus" hanya untuk peserta yang mengikuti 90 persen acara. 

Sementara yang datang di tengah jalan hanya akan menerima sertifikat "telah mengikuti."

"Nggak ada kata-kata lulusnya. Ini hanya apresiasi," ujar Tito di Kompleks Akmil, Magelang, Minggu (23/2).

Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, tak mempermasalahkan hal ini. 

Menurutnya, kelulusan kepala daerah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), bukan sertifikat retret.

"Cukup itu saja. Mengurus masyarakat bukan soal lulus atau tidak," kata Masinton, Senin (24/2/2025). 

"Lagian ini juga bukan sekolah."

Sementara itu, pakar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah Castro, menilai retret kepala daerah tidak punya dasar hukum. 

Maka, tidak ada konsekuensi bagi mereka yang tidak ikut.

Menurutnya, sejak awal PDIP sudah tepat jika memilih untuk absen. 

Selain tak berdasar hukum, retret ini dinilai sebagai pemborosan yang bertentangan dengan janji efisiensi Prabowo.

"Pendekatan militeristik dalam retret ini juga bertentangan dengan hakikat jabatan sipil," jelas Hamzah.

Sumber: Suara