Terungkap! Utang BLBI Jadi Biang Kerok, Ini Perkara Yang Bikin Tutut Soeharto Gugat Menkeu Purbaya

Langkah pencekalan inilah yang membuat Tutut meradang dan merasa hak-hak hukumnya dilanggar, sehingga ia memutuskan untuk melawan melalui jalur hukum.

“Artinya, ada maksud dari tujuan diajukannya gugatan, dan unsur kepentingan dalam mengajukan gugatan atas obyek sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan prasyarat untuk adanya standing to sue yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai Seseorang atau Badan Hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara,” demikian bunyi dokumen gugatan yang tertera dalam laman SIPP PTUN Jakarta.

Akar Masalah: Utang Terkait Skandal BLBI

Lebih jauh, larangan bepergian ke luar negeri ini terkait dengan kasus lama yang kembali diungkit: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). 

Menteri Keuangan menyatakan Tutut Soeharto sebagai penanggung utang dari dua perusahaan, yaitu PT Citra Mataram Satriamarga Persada (PT CMSP) dan PT Citra Bhakti Margatama Persada (PT CBMP).

Kedua perusahaan tersebut diklaim memiliki utang kepada negara yang berasal dari dana talangan BLBI puluhan tahun silam. 

Dalam pandangan Tutut, klaim utang tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. 

Oleh karena itu, keputusan pencekalan yang didasarkan pada klaim utang tersebut dianggap telah mencederai kepentingan hukumnya secara pribadi.

“Bahwa, atas adanya klaim dari TERGUGAT yang menyatakan PENGGUGAT memiliki Utang kepada Negara, kemudian TERGUGAT menerbitkan Objek Gugatan. Atas adanya Objek Gugatan tersebut, PENGGUGAT menyatakan tidak dapat bepergian keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tulis dokumen gugatan tersebut, menjelaskan kerugian langsung yang dialami Tutut akibat kebijakan Menkeu.

Meski kini gugatan telah dicabut, kasus ini membuka kembali catatan lama mengenai upaya pemerintah menagih aset negara dari para obligor BLBI, yang salah satunya menyeret nama besar dari Keluarga Cendana.

Sumber: Suara