"Kami tidak tahu, Pak. Karena semua pengangkatan langsung oleh Menteri BUMN. Tinggal surat. Kami dilantik, kami dicopot, tidak pernah diajak negosiasi," ujarnya, merujuk pada Erick Thohir.
Meski dalam dakwaan disebutkan praktik ship chartering dan sewa Terminal BBM (TBBM) menimbulkan kerugian negara, Ahok mengklaim sistem digital Pertamina di eranya sangat transparan dan dapat ditelusuri secara detail.
"Saya bisa ikutin semua. Minyak ke mana, uang ke mana, sampai kapal delay berapa hari. Kalau ada yang 'kencing', saya bisa curiga," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Ahok justru mendorong penyidik untuk mengusut perkara ini hingga ke level tertinggi jika ingin mengungkap kebenaran secara menyeluruh. Ia menyarankan agar pemeriksaan tidak hanya berhenti pada level teknis operasional.
"Makanya saya bilang ke Pak Jaksa, kalau mau bongkar tuntas periksa sekalian Menteri BUMN. Bahkan Presiden bila perlu," pungkas Ahok, merujuk pada Joko Widodo yang menjabat presiden pada periode tersebut.
Artikel Terkait
Rismon Sianipar Minta Maaf ke Jokowi, Tapi Malah Dilaporkan Polisi karena Ijazah S2-S3 Palsu?
Fuad Hasan Belum Jadi Tersangka, MAKI Desak KPK: Ini Pihak Paling Diuntungkan!
Aksi Banser Kepung KPK: Protes Pemeriksaan Gus Yaqut Sampai Tarik Kawat Berduri, Ini Kronologinya
Restorative Justice Diterima? Rismon Sianipar Berusaha Lolos dari Kasus Ijazah Palsu Jokowi