Dugaan Korupsi Pemutihan Sawit Ilegal Seret Nama Siti Nurbaya, Kerugian Negara Capai Rp 450 Triliun

Penggeledahan rumah mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, oleh Kejaksaan Agung menandai titik terang dalam penyidikan salah satu dugaan skandal tata kelola sumber daya alam terbesar. Operasi ini diduga kuat terkait upaya membongkar permainan di balik kebijakan pemutihan kebun sawit ilegal di kawasan hutan.

Penyimpangan dalam Implementasi UU Cipta Kerja

Penyidik mendalami dugaan penyalahgunaan Pasal 110A dan 110B UU Cipta Kerja. Aturan yang seharusnya menjadi solusi justru diduga menjadi celah bagi korporasi besar. Investigasi mengarah pada indikasi manipulasi klasifikasi, di mana perusahaan perambah hutan ilegal diposisikan seolah memiliki riwayat legalitas, sehingga hanya dikenai denda ringan. Selisih nilai denda inilah yang diduga menjadi sumber kerugian negara.

Potensi Kerugian Negara Mencapai Rp 450 Triliun

Data Satgas Sawit dan BPKP mengungkap fakta mencengangkan. Dari sekitar 3,37 juta hektare kebun sawit ilegal, potensi penerimaan negara jika sanksi maksimal diterapkan bisa mencapai Rp 450 triliun. Namun, target realisasi yang dicanangkan jauh lebih rendah, sekitar Rp 70 triliun. Kesenjangan ratusan triliun rupiah ini menjadi pertanyaan besar, apakah terjadi kegagalan penagihan atau ada skema peredaman kewajiban perusahaan.