Tolak Politik Uang, KPK: Biaya jadi Bupati Rp30 Miliar dan Gubernur Rp100 Miliar

POLHUKAM.ID - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mengungkapkan berdasarkan data yang dimiliki komisi antirasuah modal menjadi seorang kepala daerah tidaklah sedikit.

Alex membeberkan, biaya politik yang harus disiapkan seseorang jika ingin menjadi Bupati atau Wali Kota adalah sebesar Rp30 miliar, sedangkan kalau mau jadi Gubernur butuh modal Rp100 miliar, begitupun jika mau jadi Presiden, disebut Alex membutuhkan biaya yang jauh lebih besar.

Modal itu, menurut Alex, menjadi tidak realistis ketika dibandingkan dengan gaji yang mereka terima setiap bulan. Praktik balik modal ini yang kemudian disebutkan Alex, melatarbelakangi para pejabat melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karenanya, Alex mewanti-wanti masyarakat agar menolak praktik politik uang saat pemilihan umum (Pemilu) 2024 nanti.

“Menjelang pencoblosan banyak orang yang berbagi rezeki. Kami mendorong nanti tahun depan ketika Pemilu tolong hindarkan diri dari perbuatan untuk menerima sesuatu dari calon. Para kepala daerah atau wakil rakyat yang menang akan berhitung berapa uang yang dikeluarkan untuk mengikuti Pilkada atau Pemilihan Legislatif, dan itu nanti yang akan diusahakan untuk kembali modal,” kata Alex, dikutip Senin (28/8/2023).