Endus Penjegalan Duet AMIN, Pakar: KPK Jadi Komisi Penggebuk Kepentingan

“Dulu, saat KPK masih menjadi harapan publik, kami mendukung penuh KPK untuk tetap melanjutkan proses hukum saat momentum elektoral (pemilu dan pilkada). Kalau KPK-nya seperti sekarang, dijadikan alat penggebuk besar. Kalau KPK yang dulu, 100 persen publik yakin,” jelasnya.

Sebelumnya, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur menyebut saat ini KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan sistem pengawasan TKI di Kementerian Tenaga Kerja yang terjadi pada tahun 2012. Saat itu, Menakertrans dijabat oleh Cak Imin.

KPK memastikan akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Cak Imin untuk mengetahui fakta di balik kasus yang memiliki kontrak senilai Rp20 miliar itu.

“Semua pejabat di tempus (waktu kejadian) itu dimungkinkan kami minta keterangan. Jadi semua yang terlibat yang disebutkan oleh para saksi dan ditemukan di bukti-bukti kita akan minta keterangan,” jelasnya saat jumpa pers di Jakarta Selatan, Jumat (1/9/2023).

Kendati begitu, Asep belum bisa bicara lebih jauh kapan pemeriksaan Cak Imin dilakukan. Saat ini, kata dia, tim KPK sedang melakukan upaya paksa dengan menggeledah lokasi-lokasi yang diduga masih bertalian dengan terjadinya rasuah tersebut.

Menariknya, keputusan KPK ini muncul berbarengan dengan kepastian Cak Imin untuk melenggang ke pentas Pilpres 2024. PKB telah resmi menerima tawaran berkoalisi dengan Partai NasDem, sebagai pendamping bacapres Anies Baswedan di Pilpres 2024, dan telah dideklarasikan pada Sabtu (2/9/2023), di Hotel Majapahit, Jalan Tunjungan, Surabaya, Jatim.

Sumber: inilah