Celine Evangelista Disebut Dekat dengan Jaksa Agung sampai Panggil "Papa", Kejagung Klarifikasi

POLHUKAM.ID -  Pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan klarifikasi terkait keterangan terdakwa kasus dugaan korupsi di Sulawesi Tenggara (Sultra), Amelia Sabara yang menyebut artis Celine Evangelista dekat dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin sampai memanggil dengan sebutan "Papa".

Bahkan, Amelia menuding Celine menerima uang korupsi sebesar Rp 500 juta.

"Terdakwa Amelia telah memanfaatkan kedekatannya dengan artis Celine Evangelista, kemudian berusaha melakukan pendekatan dengan keluarga terdakwa dalam perkara tambang di Sultra. Amelia telah mengeruk keuntungan pribadi sebesar Rp 6 miliar. Berdasarkan keterangan Amelia, Celine Evangelista menerima uang sebesar Rp 500 juta," ujar Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Jumat (3/11/2023).

Ketut menyampaikan, Celine Evangelista telah membantah tuduhan Amelia itu.

Terlebih, penyidik juga tidak melakukan pemeriksaan dalam tahap penyidikan karena ketiadaan saksi dalam kejadian tersebut.

Ketut juga menekankan, Amelia tidak kenal dan bahkan tidak pernah bertemu dengan Burhanuddin.

"Ia hanya memanfaatkan kedekatannya dengan artis Celine Evangelista, yang seolah-olah bisa mengurus perkara apa pun di Kejaksaan," ucap dia.

Meski begitu, Ketut mengakui Celine Evangelista memang memiliki kedekatan secara kekeluargaan dengan keluarga istri Burhanuddin, yakni Sruningwati Burhanuddin dan anak perempuannya.

Bahkan, kata dia, dalam setiap acara kunjungan kerja di daerah, Sruningwati Burhanuddin beberapa kali mengajak Celine Evangelista untuk mengisi acara sebagai MC.

"Bahkan, dalam beberapa kesempatan, Celine Evangelista sering mendapat undangan untuk mengisi acara keluarga di rumah dinas Jaksa Agung," ucap Ketut.

"Oleh karenanya, Ibu Sruningwati Burhanuddin telah menganggap Celine Evangelista sebagai anak karena memiliki hubungan dekat dengan anak perempuannya," kata dia.

Menurut Ketut, beredarnya pemberitaan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya membuat Kejagung harus memberikan klarifikasi, sehingga tidak semakin meluas dan merugikan Kejaksaan secara institusional.