Dengan harapan, tidak menghambat kinerja perangkat daerah," ujar Adiman.
Ia juga meminta agar fasilitasi produk hukum di kabupaten/kota dapat terlayani dengan baik, lebih cepat, dan efektif. Ini demi menghindari agar pemerintah kabupaten/kota tidak berulang-ulang mendatangi provinsi.
Adiman tak lupa memberi apresiasi kepada jajarannya yang dapat menyelesaikan Perda Pajak dan Retribusi kabupaten/kota sesuai tengkat waktu yang ditetapkan Pusat.
Baca Juga: Gubernur Sulteng Lantik Pj Bupati Donggala Moh. Rivani Pakamundi, Publik Pertanyakan Status Rivani
"Semoga jajaran Biro Hukum juga dapat meningkatkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait kinerja dan tupoksi Biro Hukum," tandas Adiman. ***
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: metrosulteng.com
Artikel Terkait
Noel Bocorkan Kode Parpol di Skandal Sertifikasi K3: Huruf K dan 3 Huruf Ini!
KPK Telusuri Aset Ridwan Kamil Hingga Luar Negeri, Benarkah Terkait Korupsi Rp222 Miliar Bank bjb?
Buni Yani Tantang KPK: OTT Gencar Tapi Tak Berani Usut Jokowi dan Keluarga, Kenapa?
Dalang Pencurian Emas 774 Kg Dibebaskan Jadi Tahanan Rumah, Ini Fakta Hukum yang Bikin Geram!