Dengan harapan, tidak menghambat kinerja perangkat daerah," ujar Adiman.
Ia juga meminta agar fasilitasi produk hukum di kabupaten/kota dapat terlayani dengan baik, lebih cepat, dan efektif. Ini demi menghindari agar pemerintah kabupaten/kota tidak berulang-ulang mendatangi provinsi.
Adiman tak lupa memberi apresiasi kepada jajarannya yang dapat menyelesaikan Perda Pajak dan Retribusi kabupaten/kota sesuai tengkat waktu yang ditetapkan Pusat.
Baca Juga: Gubernur Sulteng Lantik Pj Bupati Donggala Moh. Rivani Pakamundi, Publik Pertanyakan Status Rivani
"Semoga jajaran Biro Hukum juga dapat meningkatkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait kinerja dan tupoksi Biro Hukum," tandas Adiman. ***
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: metrosulteng.com
Artikel Terkait
OTT KPK Gagalkan Gubernur Riau Kabur, Ini Identitas dan Modus yang Bikin Heboh
BREAKING: KPK Umumkan Nasib Gubernur Riau Abdul Wahid Pagi Ini! Ini Fakta OTT dan Uang Sitaan Rp1 Miliar+
Ustadz Abdul Somad Beri Dukungan Usai Gubernur Riau Abdul Wahid Kena OTT KPK, Ini Pesan Hadistnya
OTT KPK! Harta Fantastis Gubernur Riau Abdul Wahid Tembus Rp4,8 Miliar, Ini Rinciannya