POLHUKAM.ID - Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) menggeruduk Polda Metro Jaya, pada Jumat (7/2/2025).
Dalam aksi massa tersebut, mereka mendesak kepolisian untuk mengusut sejumlah kasus yang dinilai mangkrak dan terjadi di era pemerintahan presiden ke-7 Joko Widodo.
Humas ARM, Devis Mamesah menilai, selama kepemimpinannya, Jokowi lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang ternyata gagal diwujudkan karena penegakan hukum tidak dibenahi terlebih dahulu.
Salah satunya, yakni Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mengutamakan kepentingan investor. Ia menilai bahwa negara abai dalam kepentingan publik.
Hal itu bisa dilihat saat pemerintah melakukan pembangunan PSN seperti IKN di Kalimantan Timur, Rempang, hingga Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
"Keinginan kami datang ke Polda, agar Polri netral di dalam berbagai penanganan,” kata Devis di lokasi, Jumat (7/2/2025).
Artikel Terkait
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Ditangkap KPK! Ini Modus dan Kronologi OTT yang Menggemparkan
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Terjaring OTT KPK: Ini Kronologi Lengkap dan Fakta Terbaru yang Mengejutkan!
KPK Periksa Eks Menhub Budi Karya: Terungkap Proyek Kereta Api Mana Saja yang Diduga Bermasalah?
KPK Gegerkan Bea Cukai: Uang Rp5 Miliar di Safe House Ciputat untuk Operasional Apa?