POLHUKAM.ID - Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) menggeruduk Polda Metro Jaya, pada Jumat (7/2/2025).
Dalam aksi massa tersebut, mereka mendesak kepolisian untuk mengusut sejumlah kasus yang dinilai mangkrak dan terjadi di era pemerintahan presiden ke-7 Joko Widodo.
Humas ARM, Devis Mamesah menilai, selama kepemimpinannya, Jokowi lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang ternyata gagal diwujudkan karena penegakan hukum tidak dibenahi terlebih dahulu.
Salah satunya, yakni Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mengutamakan kepentingan investor. Ia menilai bahwa negara abai dalam kepentingan publik.
Hal itu bisa dilihat saat pemerintah melakukan pembangunan PSN seperti IKN di Kalimantan Timur, Rempang, hingga Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
"Keinginan kami datang ke Polda, agar Polri netral di dalam berbagai penanganan,” kata Devis di lokasi, Jumat (7/2/2025).
Artikel Terkait
Laboratorium Hukum Nasional: Mengapa Kasus Ijazah Palsu Jokowi Bikin Publik Terbelah?
SP3 Terbit! Damai Hari Lubis Bebas dari Status Tersangka, Ini Peran Kunci Restorative Justice Jokowi
Jokowi Diperiksa KPK? Fakta Mencengangkan di Balik Skandal Kuota Haji Rp1 Triliun
Mahfud MD Bongkar Skandal Kuota Haji Furoda: Dijual Rp 60 Juta per Jamaah!