POLHUKAM.ID - Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah resmi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi, yang terdiri dari Indonesian Police Watch (IPW), MAKI, KSST, dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), di bawah pimpinan Ronald Loblobly, Senin 10 Maret 2025.
Mereka menuding Febrie Adriansyah telah melakukan empat dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi dalam penyidikan beberapa kasus besar di Kejaksaan Agung. Yakni:
1. Kasus Korupsi Jiwasraya
2. Kasus Suap Ronald Tannur dengan terdakwa Zarof Ricar
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam tata niaga batubara di Kalimantan Timur
4. Tindak pidana pencucian uang (TPPU)
“Diduga, Jampidsus Febrie Adriansyah berantas korupsi sambil korupsi,” kata Ronald Loblobly di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Ronald menyoroti pelaksanaan lelang saham PT Gunung Bara Utama (PT GBU), aset rampasan dalam kasus korupsi Jiwasraya yang dimiliki Heru Hidayat.
Lelang ini digelar oleh Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejagung RI dan dimenangkan oleh PT Indobara Utama Mandiri (PT IUM).
Dimana merupakan perusahaan yang didirikan hanya tiga bulan sebelum lelang oleh Andrew Hidayat, mantan terpidana korupsi.
“Nilai keekonomian PT GBU mencapai Rp12,5 triliun, tapi lelangnya hanya seharga Rp1,945 triliun. Proses ini penuh rekayasa, dengan alasan seolah-olah tidak ada peminat lain, sehingga harga lelang bisa ditekan (mark down). Negara dirugikan sedikitnya Rp9,7 triliun,” jelas Ronald.
Menurutnya, appraisal (penilaian aset) dilakukan oleh dua kantor jasa penilai publik (KJPP) fiktif, yaitu KJPP Syarif Endang & Rekan dan KJPP Tri Santi & Rekan.
“Jampidsus Febrie Adriansyah tak bisa lepas tangan. Dia sudah menyidik kasus Jiwasraya sejak menjadi Direktur Penyidikan Jampidsus. Sehingga tahu persis nilai keekonomian tambang batubara PT GBU yang sebenarnya lebih dari Rp12 triliun,” jelasnya.
Maka Koalisi juga mendesak KPK menelusuri kemungkinan hubungan Febrie Adriansyah dengan Andrew Hidayat, yang diduga terafiliasi dengan Adaro Group milik Boy Tohir.
Menurut temuan IPW, PT GBU memiliki cadangan 372 juta MT batubara, dengan total reserves 101,88 juta MT.
Tambang ini juga dilengkapi jalan hauling sepanjang 64 km yang mampu mengangkut 20 juta MT batubara per tahun.
“Tidak masuk akal jika dikatakan tidak ada peminat dalam lelang ini, mengingat fasilitasnya sangat strategis,” tegas Ronald.
Artikel Terkait
OTT KPK Gagalkan Gubernur Riau Kabur, Ini Identitas dan Modus yang Bikin Heboh
BREAKING: KPK Umumkan Nasib Gubernur Riau Abdul Wahid Pagi Ini! Ini Fakta OTT dan Uang Sitaan Rp1 Miliar+
Ustadz Abdul Somad Beri Dukungan Usai Gubernur Riau Abdul Wahid Kena OTT KPK, Ini Pesan Hadistnya
OTT KPK! Harta Fantastis Gubernur Riau Abdul Wahid Tembus Rp4,8 Miliar, Ini Rinciannya