Amnesty Internasional: Polemik Revisi UU TNI Dipicu Pengangkatan Teddy Sebagai Seskab, Itu Pelanggaran!

POLHUKAM.ID - Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid berpandangan, jika gejolak revisi Undang-Undang TNI dipicu dari kebijakan pengangkatan Letkol Teddy Indra Wijaya menjadi Sekretaris Kabinet.

Di mana sejak awal pelantikannya, posisi Letkol Teddy yang saat itu masih berpangkat Mayor menuai banyak protes publik lantaran masih anggota TNI aktif.

"Sekretaris kabinet ini adalah posisi setingkat menteri yang sudah seringkali diduduki oleh politisi, terakhir Pramono Anung itu politisi PDIP. Jadi jabatan politis. Undang-undang TNI melarang anggota TNI ditempatkan di dalam jabatan politis," kata Usman dalam diskusi online bersama Koreksi, Minggu (16/3/2025) malam

"Jadi jelas sekali apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, itu melanggar prinsip larangan TNI untuk duduk di dalam jabatan politis," imbuhnya.

Usman menyampaikan, bahwa prajurit TNI hanya boleh menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari kedinasan. 

Sementara Teddy, belum memenuhi syarat tersebut, bahkan belum lama ini justru naik pangkat dari Mayor menjadi Letkol.