Terkuak! Disebut Musuh Negara Oleh Mentan, Ini Terduga Pengamat Yang Bakal Diciduk Usai Kecipratan Proyek Rp 5 Miliar

POLHUKAM.ID - Seorang pengamat pertanian yang kerap melontarkan kritik pedas terhadap kebijakan sektor pertanian kini tengah jadi sorotan.

Ia disebut mendadak bungkam setelah menerima proyek bernilai lebih dari Rp5 miliar dari Kementerian Pertanian, sebelum akhirnya kembali "berisik" ketika akses proyek terputus.

Kini, pengamat dari kampus ternama itu disebut sebagai musuh negara oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

Dalam pernyataan tegasnya di Jakarta, Kamis 17 April 2025 Mentan Amran menyebut pengamat tersebut terlibat dalam proyek fiktif di Kementerian Pertanian yang merugikan negara.

“Ada yang lobi saya untuk dimaafkan. Tidak! Ini atas nama rakyat. Bukan atas nama menteri,” ujar Amran.

Amran mengungkap, proyek fiktif itu bernilai sekitar Rp5 miliar. Barang yang seharusnya dibeli tidak digunakan, bahkan sebagian tanda tangan dalam dokumen disebut palsu.

“Kami telaah satu per satu komentar para pengamat. Tapi yang satu ini, kritiknya tidak konstruktif dan bahkan sering salah data. Ternyata, dia punya proyek di kementerian, yang sebagian hasilnya fiktif dan tidak digunakan,” tambahnya.

Mentan mengonfirmasi bahwa berkas kasus tersebut sudah diserahkan ke aparat penegak hukum. Ia bahkan menyebut pengamat tersebut berpotensi dijebloskan ke penjara.

“Saya tidak sebut nama, silakan cari sendiri,” ucapnya saat menghadiri Dies Natalis ke-49 Universitas Sebelas Maret (UNS) di Surakarta.

👇👇

TAGS

Mengarah ke Guru Besar IPB

TIM mencoba menelusuri jejak digital sosok yang dimaksud Mentan ternyata mengarah pada Guru Besar IPB, berinisial DAS.

DAS diduga sangat  vokal mengkritik kebijakan pertanian. Namun, menurut sejumlah pengamat, kritik DAS dinilai sarat muatan politik dan tidak berbasis data.

Peneliti Indonesian Politic, Economic, and Policy Institute (IPEC), Bramantyo Bontas, menyebut kritik DAS cenderung tendensius.

“Setiap dia bicara, selalu ada muatan politik. Cara lama, publik juga sudah tahu,” ujarnya, Senin 6 Januari 2025.

Bontas mengatakan, program swasembada pangan era pemerintahan saat ini sudah jelas arahnya dan menunjukkan kemajuan signifikan.

Ia meminta agar kritik yang disampaikan harus proporsional dan berbasis fakta.

Hal senada diungkapkan pengamat politik dari Pusat Kajian Politik dan Kebijakan Publik (PKPK), Saiful.

Saiful menyoroti bagaimana DAS sempat “mendadak bisu” saat menerima proyek senilai Rp5 miliar dari Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan tahun 2022.

“Saat proyek jalan, kritik mereda. Saat akses proyek ditutup, kritik kembali muncul,” ungkap Saiful.

Pada 2023, DAS kembali meneken kontrak proyek “Swakelola Pengembangan Lahan Pertanian Produktif” bersama Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan Kementan. Pola yang sama kembali terjadi.

Tak hanya itu, pada 2017, organisasi yang dipimpinnya, AB2TI, sempat menjalin kerja sama produksi benih padi dengan Balai Besar Padi Kementan.

Namun proyek yang dirancang berjalan tiga tahun itu, dihentikan di tahun pertama karena dinilai tidak siap dan gagal menjalankan tanggung jawab.