POLHUKAM.ID - Kuasa hukum warga Desa Kohod, Henri, memberikan tanggapan terkait penangguhan penahanan Kades Kohod Arsin bin Asip dan tiga tersangka lainnya, yakni Sekretaris Desa Kohod Ujang Karta, dan dua penerima kuasa dari Desa Kohod berinisial SP dan CE.
Keempat tersangka ini diduga terlibat dalam pemalsuan surat lahan di wilayah pagar laut Tangerang, Banten.
“Walaupun saat ini sifatnya penangguhan, proses penyidikan tetap berjalan. Kami berharap Bareskrim memproses kasus ini secara lebih mendalam. Apalagi, saat pengembalian berkas (P-19) kemarin, waktunya sudah sangat mepet dengan akhir masa penahanan,” kata Henri, Kamis (24/4/2025).
Ia juga menyatakan warga Desa Kohod masih memberikan kepercayaan kepada Bareskrim dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
"Kami masih percaya Bareskrim dan Kejagung akan bekerja secara profesional dan melanjutkan proses penyidikan,” katanya.
Henri menilai penangguhan penahanan sebagai hal yang dimungkinkan secara hukum.
Namun, karena sampai kini Bareskrim belum memproses unsur dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus ini, ia berpendapat penahanan tidak bisa diperpanjang lebih lanjut.
“Jika nantinya Bareskrim memproses dugaan tindak pidana korupsi, maka masa penahanan bisa diperpanjang lagi karena ancaman hukumannya lebih dari sembilan tahun,” ujarnya.
Artikel Terkait
OTT KPK Gagalkan Gubernur Riau Kabur, Ini Identitas dan Modus yang Bikin Heboh
BREAKING: KPK Umumkan Nasib Gubernur Riau Abdul Wahid Pagi Ini! Ini Fakta OTT dan Uang Sitaan Rp1 Miliar+
Ustadz Abdul Somad Beri Dukungan Usai Gubernur Riau Abdul Wahid Kena OTT KPK, Ini Pesan Hadistnya
OTT KPK! Harta Fantastis Gubernur Riau Abdul Wahid Tembus Rp4,8 Miliar, Ini Rinciannya