POLHUKAM.ID - Mantan Presiden Jokowi seharusnya melakukan perlawanan secara akademis soal kasus ijazahnya, misalnya bersama UGM menunjukkan autentifikasi keaslian ijazahnya ke publik.
Bukan sebaliknya dengan membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya terhadap pihak-pihak yang menuding ijazah miliknya adalah palsu.
Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, hukum pidana merupakan upaya hukum terakhir setelah proses-proses lainnya dilakukan.
"Jika seseorang yang menaruh kecurigaan dengan mengkritik apalagi didasarkan pada analisa ilmu pengetahuan dan keilmuan akademis, menurut saya harus juga dilawan secara akademis. Bukan dengan (membuat) laporan polisi," terang Saiful Anam, Jumat (2/5/2025).
Karena masih ada cara lain yang bisa digunakan Jokowi untuk membuktikan keaslian ijazahnya.
Misalnya, dengan mengklarifikasi dan menunjukkan ijazahnya kepada publik melalui media massa.
Bisa juga bersama UGM, sebagai kampus yang menerbitkan, menunjukkan autentifikasi keaslian ijazahnya kepada publik.
Dan yang terakhir, dapat melalui jalur sarana hukum perdata. Misalnya meminta kepada majelis hakim perdata agar menyatakan bahwa ijazahnya asli, seperti persidangan yang sedang berjalan di Pengadilan Surakarta.
Artikel Terkait
Noel Bocorkan Kode Parpol di Skandal Sertifikasi K3: Huruf K dan 3 Huruf Ini!
KPK Telusuri Aset Ridwan Kamil Hingga Luar Negeri, Benarkah Terkait Korupsi Rp222 Miliar Bank bjb?
Buni Yani Tantang KPK: OTT Gencar Tapi Tak Berani Usut Jokowi dan Keluarga, Kenapa?
Dalang Pencurian Emas 774 Kg Dibebaskan Jadi Tahanan Rumah, Ini Fakta Hukum yang Bikin Geram!