[UPDATE] Tak Hanya Private Jet, DPR Temukan Pengadaan Helikopter-Alphard di Anggaran KPU

POLHUKAM.ID - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menjelaskan laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK terkait penggunaan private jet oleh KPU saat Pemilu 2024 sudah menjadi sorotan DPR periode sebelumnya.

Tidak hanya private jet, Doli yang saat itu masih menjadi Ketua Komisi II juga menemukan anggaran pengadaan helikopter, apartemen, rumah dinas, hingga mobil Toyota Alphard untuk para komisioner.

“Waktu itu yang berkembang di Komisi II itu, ini selain private jet, saya nggak tahu apakah masuk atau tidak, mereka juga pernah menggunakan helikopter itu,” kata Doli saat dihubungi, Jumat (9/5).

“Nah saya nggak tahu apakah ini satu perusahaan, atau helikopter itu menjadi bagian dari private jet,” sambungnya.

Doli mengatakan setiap komisioner mendapatkan rumah dinas, tapi dari laporan penggunaan anggaran yang diterimanya, setiap komisioner juga tercatat mendapatkan satu unit apartemen.

“Para komisioner itu, itu kan mereka ada dua, rumah dinas punya, apartemen punya, dikasih. Nah kenapa harus dua-dua gitu loh?” katanya.

Para komisioner juga mendapatkan fasilitas mobil dinas tidak hanya 1 bahkan 3 mobil. Menurut Doli ini berlebihan.

“Waktu itu mobil. Mobil mereka kan satu komisioner itu bisa jadi tiga, ada tiga bahkan waktu itu terakhir mereka beli mobil Alphard,” kata Doli.

“Waktu itu kita mendengar, mereka mau beli lagi mobil yang keempat makanya itu kita ingatkan, cuma kalau nggak salah mobil itu enggak jadi,” sambungnya.

Doli mengatakan sebenarnya sudah menegur langsung Ketua KPU Hasyim Asy’ari terkait penggunaan barang mewah. Namun barang mewah ini sudah terlanjur dianggarkan.

“Waktu itu kami juga ingatkan, ya sudahlah karena sudah terlanjur gitu ya, yang penting kalian bisa bertanggung jawab dan tidak ada indikasi pelanggaran atau penyelewengan keuangan,” katanya.

Doli membenarkan sejak awal KPU memang mengajukan anggaran penyelenggaraan pemilu dengan angka fantastis. 

Namun saat itu Komisi II menyetujui anggaran itu dengan harapan penyelenggaraan pemilu akan menjadi lebih baik, bukan untuk bermewah-mewah.

KPU awalnya mengusulkan anggaran sebesar Rp 86,2 triliun untuk penyelenggaraan Pemilu 2024. 

Namun, setelah melalui pembahasan dengan Komisi II DPR RI dan pemerintah, anggaran tersebut disepakati menjadi Rp 76,6 triliun.

“Terakhir itu kan di pemerintah, di pemerintah kementerian keuangan. Nah akhirnya kalau tidak salah keluar sekitar Rp54 triliun,” kata Doli.

“Jadi sebetulnya apa yang kemudian kemarin kami setuju itu, itu kesempatannya tadi membuat pemilu itu menjadi pemilu yang lebih baik, bukan untuk bermewah-mewah,” pungkasnya.

Sumber: Kumparan