Jokowi Akhirnya Buka Suara Soal Izin Tambang Nikel Raja Ampat Terbit 2017, Ngeles?

POLHUKAM.ID - Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi) enggan menanggapi soal perizinan tambang nikel di Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tak menjawab lugas saat ditanya mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT GAG Nikel di Pulau Gag yang terbit di tahun 2017. 

Saat itu, Jokowi menduduki Presiden RI di periode pertamanya dengan Menteri ESDM dijabat Ignasius Jonan.

"Di kementerian. Itu masalah teknis. Itu sudah diberikan izin sejak lama perpanjangannya di kementerian. Itu masalah teknis itu," kata Jokowi saat ditemui di kediamannya, Jumat (13/6).

Terkait pencemaran lingkungan yang ditimbulkan aktivitas penambangan di kawasan tersebut, Jokowi juga enggan berkomentar banyak. 

Ia mengaku belum melihat langsung kondisi di lapangan.

Meski demikian, ia mendukung agar aktivitas pertambangan di Raja Ampat dihentikan jika merusak lingkungan.

"Tapi kalau mengganggu lingkungan, kalau perlu disetop ya setop, kalau perlu dicabut ya dicabut," kata dia.

Izin tambang nikel di Pulau Gag, Papua Barat Daya memiliki sejarah panjang. 

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut PT GAG Nikel mulanya dikuasai asing.

Pemerintahan Orde Baru memberikan kontrak karya untuk perusahaan tersebut di akhir kepemimpinan Presiden ke-2 Soeharto melalui kontrak karya generasi VII No B53/Pres/I/1998 yang terbit pada 19 Januari 1998 dan ditandatangani Soeharto.

PT GAG awalnya dikuasai Asia Pacific Nickel Pty. Ltd dengan kepemilikan sebesar 75 persen. Sisanya dikuasai PT Antam.

Tepat setahun setelah kontrak karya dikantongi PT GAG, negara melarang penambangan di hutan lindung melalui UU Kehutanan. 

Akan tetapi, beleid itu direvisi pada era Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Sebanyak 13 perusahaan pemilik kontrak karya di era Orde Baru mendapat pengecualian dari negara. 

Melalui UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan, GAG dan 12 perusahaan lain diizinkan Megawati melanjutkan kontrak karya yang sudah dipegang.

IUP di Pulau Gag itu sendiri baru terbit di 2017. Izin tersebut kemudian diperpanjang pada tahun 2023.

Kelakar Jokowi soal Kapal JKW: Seneng Banget Saya Punya Kapal

Presiden ke-7 Joko Widodo merespons dengan kelakar soal viral dikaitkan dan diduga sebagai pemilik kapal dengan nama JKW Mahakam dan Dewi Iriana yang disebut-sebut mengangkut nikel.

"Ya kalau ada tulisan JKW kemudian diartikan milik saya, ya seneng banget saya, alhamdulillah punya kapal," kata Jokowi saat ditemui di kediamannya, Jumat (13/6).

Menurutnya, kesamaan nama tidak serta-merta berarti ia memiliki kapal tersebut. 

Namun dia kembali berkelakar, berharap ada pesawat bertuliskan 'JKW' yang kemudian dianggap sebagai pesawat miliknya. 

"Nanti ada truk, ada tulisannya JKW lagi, oh itu miliknya Pak Jokowi, Alhamdulillah lagi. Nanti ada apalagi, moga-moga ada pesawat ditulisi JKW, alhamdulillah miliknya Pak Jokowi lagi. Kaya raya lah saya," kata dia.

Ia mengaku tak merasa terganggu dengan isu tersebut. Ia mengakui namanya sering ditulis di badan kendaraan angkutan barang dan kendaraan umum.

"Wong, banyak kok tulisan di truk banyak saya lihat. Di bus juga ada. Biasa aja lah, biasa," kata dia.

Meski demikian, ia mengimbau agar masyarakat tidak menyalahartikan penggunaan namanya tersebut.

"Tapi terus jangan dibelokkan, jangan diplintir. Enggak baik," kata dia.

PT IMC Pelita Logistik Tbk selaku perusahaan pemilik kapal "JKW Mahakam dan "Dewi Iriana" sendiri sudah mengklarifikasi isu penamaan Jokowi dan Iriana di kapal mereka.

"Penamaan kapal 'JKW Mahakam' dan 'Dewi Iriana' dilakukan oleh perseroan berdasarkan pertimbangan internal dan tidak dimaksudkan untuk merujuk atau mengasosiasikan dengan tokoh publik mana pun," klarifikasi emiten berkode PSSI itu dalam keterangan resminya, Selasa (10/6).

IMC Pelita Logistik mengaku menjalankan kegiatan jasa logistik sesuai kontrak kerja dan tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku. 

Mereka menyebut kegiatan operasional kapal dilakukan oleh para penyewa.

"Dokumentasi yang beredar merupakan dokumentasi lama dan tidak mencerminkan kondisi operasional saat ini," tegas emiten berkode PSSI itu.

Sumber: CNN