Jika Gagal Bayar Utang, Aset-aset Berharga Laos Bisa Disita China

POLHUKAM.ID - Stabilitas perekonomian Laos semakin terancam setelah negara yang bergulat dengan krisis utang itu meningkatkan jumlah pinjaman ke China.

Mengutip Pardafas pada Senin (13/11), Laos dikhawatirkan tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar utang dan itu akan berdampak pada kondisi keuangan negara tersebut.

Sejak akhir tahun 2013, China muncul sebagai investor asing terbesar di Laos. Melalui program Belt and Road Initiative (BRI), pinjaman Viantiane kepada Presiden Xi Jinping semakin menumpuk untuk membiayai proyek-proyek penting seperti kereta api, jalan raya, bendungan, hingga pembangkit listrik tenaga air.

"Pinjaman besar-besaran ini telah melambungkan utang publik Laos hingga lebih dari 100 persen PDB-nya," ungkap laporan tersebut.

Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan utang publik Laos akan mencapai 122 persen PDB pada tahun ini, mayoritas sumber utang berasal dari kesepakatan BRI.

Tantangan perekonomian yang semakin parah adalah Laos menghadapi inflasi yang melonjak dan krisis mata uang.

Mata uang Laos bernama "Kip" telah mengalami depresiasi yang signifikan terhadap dolar AS, sehingga memicu kekhawatiran terhadap stabilitas perekonomian negara secara keseluruhan.

Pemerintah Laos telah menerapkan berbagai langkah sebagai respons, termasuk kenaikan suku bunga, penerbitan obligasi, dan kolaborasi dengan Bank Pembangunan Asia dalam praktik pengelolaan utang.