Mereka lantas bertemu dengan para pemimpin bisnis AS, kemudian makan malam dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih.
Sementara itu, penguasa militer Myanmar tak diundang dalam pertemuan ASEAN tersebut.
"Bersamaan dengan kudeta militer di Myanmar 2021, demokrasi telah memburuk di Thailand, Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Filipina. Sementara itu, Vietnam, Laos, Brunei, dan Kamboja sama sekali tak demokratis," komentar John Sifton, direktur advokasi Human Rights Watch Asia.
Sifton mendesak pemerintah Biden mengangkat masalah ini 'secara langsung', bukan secara umum.
"Tak diangkatnya masalah HAM tertentu secara blak-blakan selama KTT menyiratkan pelanggaran HAM akan ditoleransi sebagian besar atas nama membentuk aliansi untuk melawan China," tudingnya.
Di sisi lain, menurut seorang pejabat tinggi yang enggan disebutkan namanya, AS bertekad fokus pada upaya untuk mempromosikan penghormatan HAM, supremasi hukum, dan pemerintahan yang baik selama KTT, selain tujuan ekonomi dan strategis.
Sumber: akurat.co
Artikel Terkait
Gedung Putih Lockdown! Penembakan Misterius Usai Konvoi Wapres JD Vance Melintas
Iran vs AS Baku Tembak di Selat Hormuz: 6 Kapal Militer Hancur, Trump Beri Perintah Evakuasi
Rudal Hoot Iran: Senjata Bawah Laut 200 Kg yang Bikin Kapal Musuh Hancur Sekejap
Blokade AS Gagal Total? Iran Buka Suara soal Skenario Perang di Selat Hormuz