Transportasi Umum Terintegrasi Besutan Anies Sepi Penumpang, Pemprov DKI & DPRD Pusing Tujuh Keliling

Kendati program ini sudah berjalan beberapa tahun lalu, namun minat masyarakat menggunakan angkutan umum terintegrasi ini dinilai masih sangat rendah, untuk itu Pemprov DKI Jakarta dan DPRD berusaha mencari formulasi yang pas untuk merangsang minat masyarakat agar beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

Dalam rapat Komisi C bareng Pemprov DKI Jakarta yang digelar Selasa (14/6/2022) Politisi Partai Amanat Nasional Lukmanul Hakim, mengusul agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggratiskan semua angkutan umum terintegrasi ini minimal selama setahun. Cara ini diyakini bisa sukses membetot perhatian serta menarik minat masyarakat untuk menjajal angkutan umum di Jakarta

Baca Juga: Denny Darko Ramal Pertarungan Ganjar Vs Anies Mirip Jokowi vs Prabowo, Masih Kental Politik Identitas. 

"Saya usul agar setahun digratiskan, untuk warga Jakarta yang kita cintai," kata Lukmanul Hakim.

Hal senada juga disampaikan oleh Politisi Partai Nasdem Wibi Andrino. Ia berharap usulan dari Lukmanul Hakim tersebut bisa ditindak lanjuti oleh pimpinan rapat. Menurutnya, pemerintah provinsi DKI memerlukan sebuah langkah terobosan agar transportasi publik lebih diminati.

Menurut Wibi, masyarakat Jakarta saat ini memang masih belum teredukasi soal penggunaan transportasi. Ia berharap agar tarif transportasi publik bisa digratiskan entah dalam kurun waktu satu tahun atau hanya satu bulan.