IRONI! Dari Tambang ke Dapur Bergizi: Gerakan NU Bergeser, Kritik Pemerintah Jadi Tabu?

Tak hanya itu, upaya ormas keagamaan yang membela pemerintah juga terlihat saat ramai-ramai tagar "Indonesia Gelap" pada Februari 2025. 

Tagar Indonesia Gelap istilah yang digunakan publik di media sosial dan aksi unjuk rasa untuk menggambarkan situasi politik, ekonomi dan sosial Indonesia terkini.

Sebagai pemimpin NU, Yahya merespons tagar itu. Dia mempertanyakan bagaimana Indonesia disebut gelap.

"Itu gelap dari mana? orang ini pemerintahan baru, ini juga baru berapa bulan. Belum ada yang menurut saya bisa diandalkan untuk membuat penilaian," ujarnya kala itu.

Upaya kooptasi terhadap ormas keagamaan ini, lanjut Arif, merugikan masyarakat karena masyarakat dibenturkan sesama mereka di bawah. 

Misalnya, ketika publik mengkritisi suatu kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, maka ormas keagamaan dimunculkan sebagai pembela.

Oleh karena itu, ormas keagamaan seharusnya tetap berada pada posisi yang independen dan penyeimbang di luar pemerintahan. 

Bukan malah masuk dalam pemerintahan setelah mendapatkan sejumlah proyek.

"Yang jelas NU akan kehilangan independensinya dan justru akan menjadi pembela pemerintah seperti hal tambang. Jangan lupa bahwa dia juga harus kritis dan menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang memperjuangkan hak-hak publik," ujar Arif.

Mengikis Daya Kritis Ormas

Sementara pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai pemerintah yang bekerja sama dengan ormas untuk menyamakan visi dan persepsi. Untuk memajukan bangsa harus saling bergandeng tangan antar semua elemen.

Dia sependapat dengan Arif bahwa kerja sama tersebut menghilangkan daya kritis ormas keagamaan terhadap kebijakan atau keputusan pemerintah yang tidak pro rakyat.

"Hal ini terjadi karena ormas sudah menjadi bagian penting pemerintah. Kan lucu ormas bersikap kritis sementara pada saat bersamaan mendapat program pemerintah," kata Adi.

Menurutnya, kerja sama ormas keagamaan dengan pemerintah dalam situasi yang dilematis. 

Sebab ormas memiliki fungsi sebagai gerakan masyarakat sipil.

"Menjaga jarak dengan kekuasaan agar tetap kritis demi check and balance, atau bekerjasama dengan kekuasaan dengan konsekuensi tak bersikap kritis lagi," ujar Adi.

Kepala BGN Dadan Hindayana membenarkan kalau mereka memberikan proyek seribu daput MBG kepada PBNU. 

Dadan mengatakan NU adalah salah satu mitra BGN dalam penyelenggaran program prioritas Prabowo tersebut.

"PBNU ini akan menjadi mitra BGN dalam intervensi gizi di pesantren yang di bawah naungan NU," kata Dadan saat dihubungi.

Sumber: Suara