TI Indonesia Endus Dugaan Korupsi Proyek MBG, Picu Kerugian Negara Segini!

Lebih lanjut, TI Indonesia mengungkapkan bahwa program MBG berpotensi mendorong pelebaran defisit anggaran hingga mencapai 3,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Artinya, pelebaran tersebut berpotensi melampaui batas maksimal defisit 3 persen PDB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

TI Indonesia mengungkapkan bahwa kerugian keuangan negara ini ditaksir mencapai Rp 1,8 miliar per tahun di setiap SPPG.

“Program MBG tampak menjanjikan di atas kertas, namun gagal memenuhi prasyarat tata kelola yang sehat. Tingginya kerentanan korupsi dalam program MBG menunjukkan program ini harus di-moratorium segera supaya tidak memperbesar kerugian negara,” ujar Peneliti TI Indonesia Agus Sarwono.

Untuk itu, TI Indonesia mendesak moratorium program MBG, lalu pemerintah segera menyusun dan menetapkan Peraturan Presiden yang menjadi payung hukum utama bagi pelaksanaan program MBG.

Mereka juga meminta Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana utama untuk memperkuat kapasitas tata kelola kelembagaannya, hingga melakukan pendekatan segmented coverage yang lebih menekankan pada distribusi yang lebih merata dan berbasis kebutuhan agar bisa memastikan bahwa program menjangkau kelompok sasaran secara lebih adil, terutama bagi kelompok-kelompok rentan di daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T).

Menurut TI Indonesia, harus ada pembenahan total terhadap mekanisme seleksi dan verifikasi mitra pelaksana, khususnya pihak pengelola SPPG yang berlandaskan prinsip pengadaan barang dan/jasa yang adil dan berintegritas.

Mereka juga mendorong adanya pengawasan eksternal perlu diperluas dan dilembagakan secara sistematis. 

Pemerintah pusat dan daerah harus mendorong pelibatan aktif organisasi masyarakat sipil, satuan pendidikan serta komunitas penerima manfaat dalam pengawasan mutu makanan, distribusi, dan penggunaan anggaran.

“Diperlukan audit berkala terhadap pelaksanaan program MBG, baik dari sisi kinerja maupun keuangan. Audit ini harus dilaporkan secara terbuka kepada publik, dan hasilnya dijadikan dasar perbaikan kebijakan secara periodik,” tandas Agus.

Sumber: Suara