POLHUKAM.ID - Di tengah tekanan keuangan yang kian mengkhawatirkan, PT PLN (Persero) kini diterpa isu miring yang menyita perhatian publik.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, diduga kerap melakukan perjalanan ke luar negeri, bahkan saat momen krusial ketika seluruh jajaran perusahaan tengah disibukkan dengan siaga kelistrikan nasional.
Isu ini muncul bersamaan dengan sorotan tajam terhadap kondisi keuangan PLN yang disebut-sebut tengah terpuruk.
Sepanjang 2024, utang PLN melonjak signifikan hingga menyentuh angka Rp711,2 triliun.
Sementara laba perusahaan justru anjlok belasan triliun rupiah dalam waktu satu tahun.
Di saat para pegawai PLN berjibaku menjaga pasokan listrik saat Hari Raya Idul Adha pada 6 Juni 2025 lalu, Darmawan justru disebut-sebut tengah berada di Labuan Bajo bersama keluarganya.
Tak hanya itu, informasi lain menyebutkan ia juga terlihat berada di Bandara Soekarno Hatta pada 26 Juni 2025, diduga hendak terbang ke Dubai menggunakan maskapai Emirates, meski dalam status cuti.
Publik pun mempertanyakan, apakah perjalanan-perjalanan tersebut memang terkait tugas dinas, atau justru murni pelesiran pribadi yang dibiayai oleh perusahaan.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, turut mengkritisi kondisi keuangan PLN yang ia sebut mengkhawatirkan.
Menurutnya, utang PLN pada 2024 meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya.
Jika pada 2023 total utang tercatat Rp655 triliun, maka setahun berikutnya melonjak menjadi Rp711,2 triliun.
Artinya, dalam 12 bulan, utang PLN bertambah Rp56,2 triliun, setara Rp4,7 triliun per bulan atau sekitar Rp156,7 miliar setiap harinya.
Rinciannya, utang jangka pendek naik dari Rp143,1 triliun pada 2023 menjadi Rp172 triliun di 2024.
Sedangkan utang jangka panjang meningkat dari Rp511,8 triliun menjadi Rp539,1 triliun.
Tak hanya utang yang menumpuk, laba PLN pun merosot tajam.
Uchok mencatat, pada 2023 PLN masih mampu membukukan laba sebesar Rp22 triliun, namun pada 2024 nilainya turun drastis menjadi Rp17,7 triliun.
“Penurunan laba hingga Rp4,3 triliun ini sangat tidak masuk akal, mengingat PLN memonopoli pasar listrik di Indonesia,” tegas Uchok.
Kritik lainnya muncul dari dugaan perjalanan dinas fiktif yang dilakukan Darmawan ke luar negeri, termasuk ke Melbourne saat masa siaga Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.
Dalam kondisi keuangan yang tak sehat, Uchok menilai sangat tidak pantas jika petinggi perusahaan melakukan perjalanan yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan perusahaan, apalagi jika menggunakan dana operasional PLN.
Upaya klarifikasi yang dilakukan oleh media kepada Darmawan Prasodjo maupun Sekretaris Perusahaan PLN, Alois Wisnuhardana, sejauh ini belum mendapatkan respons.
Pesan konfirmasi yang dikirim melalui WhatsApp juga tidak dijawab hingga berita ini diturunkan.
Isu ini menambah panjang daftar kontroversi yang melingkupi BUMN strategis tersebut.
Sebagai perusahaan yang memegang kendali atas sektor kelistrikan nasional, publik berharap PLN tidak hanya sehat dari sisi finansial, tetapi juga menunjukkan integritas dan transparansi dalam kepemimpinannya.
Situasi ini tentu menjadi pengingat bahwa dalam mengelola perusahaan negara, tata kelola dan etika publik tak kalah penting dibanding laporan laba rugi.
Jika tak segera diklarifikasi, isu ini dikhawatirkan akan meruntuhkan kepercayaan publik yang selama ini menjadi sandaran utama eksistensi perusahaan milik negara.***
Sumber: hukamanews
Artikel Terkait
Prabowo Undang 8.000 Warga Ikut Upacara HUT RI di Istana, Siap-siap War Tiket Mulai 4 Agustus Lewat Aplikasi Ini
Jokowi Akui Tak Diajak Bicara Presiden Prabowo soal Pengampunan 2 Musuh Politiknya
Rakyat Muak Dengar IKN, Habib Umar Alhamid: Pikirkan Perut Rakyat Sekarang!
Prabowo Layak Dapat Rekor MURI, Presiden Pertama yang Mengampuni Koruptor