Banyak BUMN Bobrok dan Berkasus, Pakar: Erick Thohir Layak Masuk Nominasi Reshuffle!

POLHUKAM.ID - Siapa bilang Menteri BUMN Erick Thohir berkinerja mentereng? 

Sejumlah BUMN karya didera utang besar, banyak kasus korupsi menyeret BUMN, termasuk pengangkatan terpidana kasus pencemaran nama baik bernama Silfester Matutina sebagai komisaris ID Food.

Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti (Usakti), Trubus Rahardiansyah menyebut, berbagai masalah serius yang mendera BUMN, jelas menjadi tanggung jawab sang menteri.

"Saya menilai, BUMN masih banyak yang buruk. Artinya, tanggung jawab di tangan Pak Erick Thohir selaku Menteri BUMN. Kalau presiden merencanakan reshuffle, saya kira dia layak jadi kandidat (reshuffle)," kata Trubus di Jakarta, Kamis (21/8/2025).  

Berdasarkan UU BUMN, kata Trubus, seorang menteri BUMN bertanggung jawab atas pembinaan dan pengelolaan BUMN, termasuk jika terjadi 'kebobrokan' atau permasalahan hukum dalam operasional BUMN.

"Kasus korupsi pengadaan minyak mentah yang menyeret banyak direksi Pertamina di masa lalu. Jelas itu kegagalan Pak Erick Thohir. Apalagi muncul desas-desus kakaknya, Boy Thohir terlibat," ungkapnya.

Selain itu, Trubus menyebut, banyaknya BUMN karya dirundung masalah keuangan karena punya utang jumbo, merupakan bentuk kelalaian Menteri Erick. 

Asal tahu saja, banyaknya BUMN karya dibelit utang besar karena diharusnya menggarap proyek-proyek mercusuar era Presiden Jokowi.

"Karena tak punya modal yang kuat, terpaksa harus ngutang. BUMN karya ini wajib menggarap PSN (Proyek Strategis Nasional) era Jokowi, karena ada perpresnya. Kalau enggak nurut bisa langsung dipecat. Nah, Menteri BUMN kan masih Pak Erick, malah tutup mata," ungkapnya.

Trubus benar. Ambil contoh, PT Wijaya Karya (Persero/WIKA) Tbk, utangnya mencapai Rp33,6 triliun per Juli 2025.

Ternyata, menggunungnya utang WIKA karena wajib ikut konsorsium proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) di era Jokowi. 

Tak hanya itu, WIKA juga harus membangun sejumlah jalan tol yang masuk PSN.

Mulai pembangunan tol di IKN, tol Semarang-Demak, tol Cisumdawu dan banyak lagi lainnya. 

Akibat beban berat itu, WIKA sempat menelan kerugian hingga Rp7,12 triliun pada 2023.

Pandangan senada disampaikan Egi Hendrawan, seorang aktivis mahasiswa yang menyoroti keputusan Erick Thohir mengangkat Silfester Matutina, Ketua Relawan Solidaritas Merah Putih (Solmet), sebagai Komisaris Independen ID Food.

Padahal, status Silfester adalah terpidana kasus pencemaran nama baik mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla. 

Di mana putusan bui selama 1,5 tahun untuk Silfester sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah. 

Anehnya, keputusan tersebut tak segera dieksekusi Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan.

“Bagaimana mungkin seorang yang sudah divonis pengadilan bisa diangkat menjadi komisaris? Mencoreng citra BUMN. Erick Thohir adalah yang paling bertanggung jawab. Layak dia dicopot dari Menteri BUMN,” tegas Egi.

Ia juga menilai, kerugian yang dialami sejumlah perusahaan BUMN tidak lepas dari lemahnya proses seleksi direksi maupun komisaris. 

“Pantas saja BUMN banyak rugi, ternyata ada napi yang justru menduduki posisi penting,” pungkasnya.

Sumber: Inilah