Merespons pernyataan Menteri Keuangan yang menolak membayar utang Whoosh dengan APBN, Ubedilah Badrun membenarkan sikap tersebut. Ia menegaskan bahwa dari awal, proyek kereta cepat ini adalah kerja sama bisnis murni antara perusahaan China dengan BUMN Indonesia, dalam hal ini PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Oleh karena itu, logikanya, tanggung jawab atas utang yang mencapai ratusan triliun rupiah kepada China Development Bank harus menjadi beban BUMN, bukan ditanggung oleh negara melalui APBN.
Peran Danantara dalam Penyelesaian Utang
Ubed menyimpulkan bahwa pendapat Menkeu soal Danantara yang harus menyelesaikan masalah ini adalah langkah yang rasional. Mengingat BUMN sudah berada dalam satu kendali dengan Danantara, maka lembaga inilah yang memiliki kewajiban untuk menyelesaikan perkara utang tersebut, mencegahnya menjadi bom waktu yang membahayakan negara.
Artikel Terkait
Bukan Dibangun Pakai Uang Rakyat! Ini Fakta Mengejutkan di Balik Masjid Jokowi di Abu Dhabi
Bayar Utang Whoosh dengan Uang Koruptor? Ini Rencana Kontroversial Prabowo
Maxim Indonesia: Rahasia Pesan & Daftar Driver untuk Hasilkan Cuan!
Prabowo Gaspol! Whoosh Tak Cuma ke Surabaya, Tapi Diteruskan Sampai Ujung Jawa Timur