Luhut Tegaskan Tidak Ada Transportasi Publik di Dunia yang Benar-Benar Untung
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa tidak ada transportasi publik di dunia yang benar-benar menguntungkan secara finansial. Menurutnya, operasional transportasi publik di mana pun selalu memerlukan sokongan dari pemerintah dalam bentuk subsidi.
Pernyataan ini disampaikan Luhut sebagai respons atas polemik utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang membengkak. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menolak permintaan untuk melunasi utang tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Ingat ya, tidak ada public transport itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah. Tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur," tegas Luhut kepada wartawan di Jakarta Selatan, Jumat, 17 Oktober.
Solusi untuk Utang Kereta Cepat Whoosh
Luhut mengungkapkan bahwa permasalahan pembiayaan Whoosh akan segera ditangani bersama dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang bertugas mengelola BUMN.
"Karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut saya sudah beritahu Pak Rosan (CEO Danantara). Dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama-sama," ucapnya.
Dia menegaskan bahwa polemik ini seharusnya tidak perlu terjadi karena inti persoalan hanyalah masalah restrukturisasi utang, bukan permintaan dana APBN. "Whoosh itu kan tinggal restructuring aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN," jelas Luhut.
Menunggu Keputusan Presiden untuk Restrukturisasi
Lebih lanjut, Luhut mengungkapkan bahwa proses restrukturisasi utang Whoosh telah dibahas dengan pemerintah China. Saat ini, proses tersebut sedang menunggu Keputusan Presiden (Keppres) dari Presiden Prabowo Subianto agar tim negosiasi resmi dapat segera dibentuk dan beraksi.
"Sekarang perlu nunggu keppres, supaya timnya segera berunding, dan sementara China-nya sudah bersedia kok, enggak ada masalah," kata Luhut. Dia menambahkan bahwa pergantian pemerintahan sempat menyebabkan pembentukan tim ini mengalami keterlambatan.
Artikel Terkait
DPR Pertanyakan Siaga I TNI: Persiapan Perang atau Patroli Gang Biasa?
APBN di Ujung Tanduk? Kinerja Purbaya Yudhi Sadewa Dipertanyakan, Fitch & Moodys Beri Sinyal Bahaya
Prabowo Beri Sinyal Bahaya: Ini Dampak Perang AS-Iran yang Harus Diwaspadai Indonesia
Pertamax Rp20.700/Liter? Ini Penyebab dan Perhitungan Lengkap Kenaikan BBM Akibat Minyak US$119