POLHUKAM.ID - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menerapkan pajak bagi kapal yang melintas di Selat Malaka. Ide ini terinspirasi dari kebijakan Iran di Selat Hormuz. Rencana pajak Selat Malaka ini langsung menuai kritik tajam dari pengamat politik Rocky Gerung. Rocky menilai usulan tersebut sebagai langkah berisiko tinggi yang dapat memicu ketegangan geopolitik global."Tanda apa itu? Tanda kepanikan," ujar Rocky dalam 'Diskusi Politik dan Kebebasan Akademik' di UIN Jakarta, Kamis, 23 April 2026. Ia menyoroti dampak internasional jika kebijakan pungutan kapal ini benar-benar dijalankan."Coba bayangkan, kalau itu terjadi, China akan marah. Indonesia akan ditekan. Dianggap menghalangi jalur ekonomi mereka," tegasnya. Rocky juga menyebut langkah ini sebagai kontradiksi dalam narasi kebijakan pemerintah."Ini satu-satunya yang bilang ekonomi baik. Tapi kenapa ingin ‘mencekik’ Selat Malaka?" kritiknya. Lebih lanjut, Rocky menduga wacana pajak Selat Malaka ini muncul akibat tekanan kebutuhan anggaran negara dan beban fiskal yang besar, termasuk utang.Rocky bahkan menyindir arah kebijakan Menteri Keuangan tersebut sebagai tindakan serius yang merugikan kepentingan negara. "Yang bisa di-impeach dalam pengertian Inggris, dia adalah Purbaya. Dia membahayakan negara," pungkasnya.Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan rencana pungutan bagi kapal di Selat Malaka kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 22 April 2026. "Kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge ya, sekarang Iran meng-charge kapal lewat Selat Hormuz, kalau kita bagi tiga Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan," ujarnya.