Dana Bencana Rp51 Triliun untuk Sumatera Dipertanyakan, Potensi Korupsi Mengintai?

Oleh: Defiyan Cori

Pengumuman Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai alokasi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang mencapai Rp51 triliun menimbulkan tanda tanya besar. Pernyataan ini muncul di saat pendataan korban dan kerusakan infrastruktur masih berlangsung.

Kritik muncul bahwa perhitungan ini terkesan terburu-buru dan tidak didasari kajian mendalam. Sebagai seorang ekonom teknokrat, seharusnya Menkeu Purbaya menggunakan dasar perhitungan yang obyektif, yaitu berdasarkan total kerugian dan biaya rehabilitasi yang riil, bukan sekadar pencitraan.

Analisis Realistis Biaya Rekonstruksi Perumahan

Sebagai contoh, pembangunan satu unit rumah layak huni tipe sederhana membutuhkan dana sekitar Rp250 juta. Jika jumlah rumah yang rusak mencapai 10.000 unit, maka total anggaran yang dibutuhkan hanya Rp2,5 triliun. Lantas, kemana sisa dana yang sangat besar, yaitu Rp48,5 triliun, akan dialokasikan? Anggaran jumbo tanpa data valid seperti ini berpotensi menjadi lahan korupsi baru di tengah penderitaan korban bencana.