Dirut BPJS Kesehatan Tantang Anggota DPR: "Kalau Bisa Rapikan Data PBI, Saya Gaji"

POLHUKAM.ID - Debat panas mewarnai rapat kerja antara Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, dengan anggota Komisi IX DPR, Zainul Munasichin, pada Rabu (11 Februari 2026). Persoalan utamanya adalah data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan. Ghufron sampai-sampai menantang dengan mengatakan siap menggaji Zainul jika sang anggota dewan mampu merapikan data tersebut dalam waktu singkat.

Pemicu Debat: Data Peserta Penyakit Berat yang Dinonaktifkan

Debat ini bermula dari kritik Zainul yang menilai BPJS Kesehatan tidak proaktif mengantisipasi dampak penonaktifan peserta, terutama pasien pengidap penyakit kronis atau berat. Zainul mempertanyakan mengapa data pasien kategori tersebut tidak dipisahkan sehingga ikut terancam dinonaktifkan.

"Ketika Bapak terima data, kan Bapak punya data. Pasien JKN atau BPJS yang masuk kategori penyakit-penyakit berat itu seharusnya disampaikan oleh Kemensos atau Kemenkes, bahwa ini jangan dinonaktifkan," ujar Zainul kepada Ghufron, seperti dikutip pada Jumat (13 Februari 2026).

Klaim BPJS: Data Baru Diserahkan Mendekati Deadline

Menanggapi hal itu, Ali Ghufron Mukti membela diri dengan menyatakan bahwa pihaknya tidak menerima data rinci tersebut dari Kementerian Sosial (Kemensos). Menurutnya, Kemensos hanya menyerahkan data 11 juta peserta PBI JK yang akan dinonaktifkan.

Yang menjadi persoalan, penyerahan data itu baru dilakukan pada 27 Januari 2026. Padahal, kebijakan penonaktifan sendiri sudah diberlakukan mulai 1 Februari 2026. Artinya, tim BPJS Kesehatan hanya memiliki waktu kurang dari seminggu untuk memproses data sebanyak itu.

Tantangan "Saya Gaji Anda" dari Dirut BPJS Kesehatan