Dirut BPJS Kesehatan Tantang Anggota DPR: Saya Gaji Anda Kalau Bisa Rapikan Data PBI dalam Seminggu!

Zainul kemudian menyelak dan mempertanyakan peran tim IT BPJS Kesehatan. Ia berpendapat seharusnya data baru dari Kemensos bisa segera dicocokkan (cross-check) dengan data existing yang lama.

"Dari data yang baru ini, ternyata ada yang enggak keangkut, kan mestinya begitu dibandingkan data yang lama," ucap Zainul.

Pernyataan itu memicu respons tegas dari Ghufron. Ia menegaskan kembali soal waktu yang sangat sempit untuk memproses data sebesar itu untuk seluruh Indonesia.

Dengan nada tinggi, Ghufron kemudian melontarkan tantangan: "Sebentar, kapan mau kerjanya, seluruh Indonesia lho ini (data peserta PBI JK nonaktif) 1 Februari langsung berlaku. Jadi berapa hari? Kalau Bapak bisa kerja seperti itu, saya gaji lho Bapak, benar," ujar Ghufron.

Tanggapan Anggota DPR: Andalkan Tim IT dan Database

Zainul tidak menerima argumen tersebut. Ia menekankan bahwa BPJS Kesehatan seharusnya mengandalkan kemampuan tim IT dan database yang dimiliki.

"Bukan, bukan lho, kan Bapak sudah andalkan tim IT Bapak, punya teknologi, punya database, kan tinggal di ini saja. Bapak terima data dari Kemenkes, dibandingkan dengan data existing sebelumnya, kan kelihatan Pak, mana yang keangkut mana yang enggak keangkut di dalam PBI," balas Zainul.

Perdebatan ini menyoroti kompleksnya masalah pendataan dan koordinasi antarlembaga dalam program jaminan kesehatan nasional, terutama terkait perlindungan bagi peserta penerima bantuan iuran (PBI) dengan kondisi kesehatan rentan.