Kecelakaan Maut Argo Bromo vs KRL: DPR Desak Dirut KAI Bobby Rasyidin Mundur

Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto, secara resmi mendesak Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Bobby Rasyidin, untuk segera mengundurkan diri. Desakan ini muncul sebagai bentuk tanggung jawab atas tragedi maut yang melibatkan kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek yang menabrak KRL di Stasiun Bekasi Timur.

DPR Soroti Lemahnya Tata Kelola Keselamatan di BUMN KAI

Menurut Firnando, dalam perspektif tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kegagalan fatal seperti insiden ini tidak bisa ditoleransi. Ia menegaskan bahwa kesalahan tidak boleh dibebankan semata-mata kepada level teknis di lapangan.

“Ada pertanyaan mendasar mengenai efektivitas pengawasan, kesiapan sistem keselamatan, serta standar operasional yang diterapkan. Ini adalah tanggung jawab manajemen puncak. Kami mendesak Dirut KAI untuk mengundurkan diri,” tegas Firnando di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Kecelakaan Maut Cerminkan Kegagalan Manajemen Keselamatan

Politikus Partai Golkar itu menilai insiden ini mencerminkan lemahnya implementasi manajemen keselamatan (safety management) yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam industri transportasi publik. Ia menekankan bahwa keselamatan tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif, melainkan harus terintegrasi di seluruh lini operasional.

Integrasi tersebut mencakup perencanaan perjalanan, pengaturan sinyal, hingga pengendalian lalu lintas kereta secara real-time. Oleh karena itu, Firnando mendorong dilakukannya audit menyeluruh terhadap manajemen operasional KAI.

Audit Sistem Komunikasi dan Teknologi Deteksi Kereta

Audit yang dimaksud meliputi evaluasi sistem komunikasi antarstasiun, prosedur pemberhentian darurat, serta keandalan teknologi deteksi dan pengendalian kereta. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya transparansi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dalam proses investigasi.