Dia menuntut pemerintah untuk bertanggungjawab dan hadir menyelesaikan masalah ini supaya masyarakat tidak menambah keterpurukan pasca Pandemi Covid-19.
"Pemerintah harus bertanggungjawab atas kondisi yang dialami para petani khususnya petani sawit diseluruh Indonesia. Pemerintah harus segera mengatasinya secara tuntas dan tidak hanya memberikan solusi yang akan menimbulkan masalah baru lagi," kata Achmad kepada wartawan, Senin (27/6/2022).
Politisi Demokrat itu menuding bahwa pemerintah tidak ada upaya konkrit untuk memperlihatkan keberpihakan kepada petani dengan membiarkan persoalan harga pupuk yang tidak sebanding lagi dengan hasil kebun petani.
"Harga TBS sangat rendah. Per hari ini harga TBS Rp 600/kg. Dan harga pupuk sawit yang sangat mahal. Disaat kondisi petani sawit seperti ini negara tidak hadir. Ya seperti itulah kondisinya. Dimana saat ini negara?," kesalnya.
Kata Achmad, jika ini terus dibiarkan dan pemerintah tidak mengambil kebijakan yang betul-betul memihak kepada petani, maka pemerintah sama saja mengabaikan nasib 17 juta petani sawit dan pekerjanya yg merreka itu penduduk Indonesia.
"Ini berakibat fatal nantinya terhadap petani sawit mandiri dan kebun masyarakat. Mereka akan terancam kehidupannya," tegas Achmad.
Legislator dari dapil Riau II itu menyebut, ketika waktu itu harga TBS stabil dan naik. Harga pupuk di tingkat petani juga terus merangkak naik. Namun tidak sebanding ketika harga TBS itu turun drastis, sementara harga pupuk terus naik.
"Waktu harga sawit naik, pupuk naik. Tatkala harga TBS turun, harga pupuk tetap tinggi. Ini kan hantaman bagi petani karena sudah tidak sebanding lagi antara hasil produksi sawit dg operasionalnya.Masyarakat akan meninggalkan kebun mereka karena tidak sesuai hasilnya lagi. Kenapa tidak hancur kebun sawit masyarakat kesalnya.
Achmad menyebut, kekacauan harga TBS kelapa sawit karena pemerintah gagal mengambil kebijakan dan menyelesaikan kisruh harga crude palm oil (CPO) yang berdampak tragis.
Situasi ini justru semakin memprihatinkan pasca pemerintah mencabut larangan ekspor CPO. Meskipun harga harga CPO Rotterdam naik-turun tipis pada akhir-akhir ini, namun masih baik secara ekonomi.
Artikel Terkait
Wali Kota Bekasi Nyaris Kena Golok Saat Tertibkan PKL: Ini Kronologi Lengkap dan Responsnya!
PAN Usung Prabowo-Zulhas Dua Periode: Akankah Koalisi Gemuk Prabowo Pecah?
Masa Lalu Kelam Denada Tambunan Terungkap: Gonta-Ganti Pacar, Gaya Hidup Malam, dan Misteri Anak Ketiga
Video Gilcans Ambon Viral 54 Detik: Fakta Mencengangkan di Balik Sprei Hijau yang Hebohkan Medsos