Harga TBS Anjlok dan Pupuk Mahal, Achmad Tuntut Tanggungjawab Pemerintah

"Namun permasalahannya harga CPO Rotterdam tersebut tergerus sampai 62 persen persen saat tender CPO di KPBN (Rp 8000/kg CPO) dan tentunya di level harga TBS petani pasti lebih anjlok lagi, yaitu kisaran 92% (Rp.1.700/kg TBS) dengan catatan rendemen TBS Petani sebesar 21%. Kenapa bisa begitu," kata Achmad dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/6/2022).

Dia menyebut dari data posko pengaduan harga TBS APKASINDO di 22 provinsi, diketahui harga TBS swadaya mencapai Rp 1.116/kg  dan petani bermitra sudah pecah dua ribu menjadi Rp.1.700/kg. 

"Harga ini 28-65% dibawah harga penetapan Dinas Perkebunan di 22 Provinsi Sawit APKASINDO," katanya. 

Untuk itu, politisi Demokrat itu mendesak pemerintah harus mencabut atau mengurangi beban di hilir karena beban di hilir, yang menanggungnya adalah hulu yakni petani.

“Tidak ada pilihan lagi. Konkritnya, segera cabut itu DMO/DPO dan FO, pasti ekspor langsung lancar, hanya itu obatnya," tegas Achmad.

Achmad juga mendesak pemerintah supaya berhenti 'bersandiwara' dengan krisis minyak goreng. Menurut dia itu masalah sederhana namun sengaja digoreng dengan tujuan tertentu.

"Sejak awal kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya sudah saya prediksi akan menimbulkan malapetaka, dan benar adanya. Presiden tidak mampu memadamkan api yang dipicunya," katanya.

Maka lanjutan dia, langkah kongkritnya jika ingin menyelesaikan masalah ini adalah maka cabut DMO, DPO dan FO agar harga TBS petani stabil lagi.

"Karena dari simulasi sederhana ini dapat dikatakan bahwa sesungguhnya petani sawit lah yang menanggung semua beban-beban tersebut," pungkasnya.

Sumber: jpnn.com