"Masalahnya tidak ada yang tahu berapa jumlah tenaga kerja yang mereka pekerjakan tersebut," kata dia.
Waketum MUI itu menekankan pentingnya mengungkap data tersebut kepada publik.
Sebab, menurut Anwar, negara mesti berkomitmen terhadap amanah konstitusi dan tak boleh melanggarnya.
"Pertanyaannya, apakah pemerintah dalam masalah ini sudah melaksanakan perintah dan amanat konstitusi dengan baik? Kita tidak tahu dan tidak bisa menjawabnya. Butuh lembaga independen yang mengaudit," pungkas Anwar Abbas.
Sumber: genpi.co
Artikel Terkait
17 Hari Tanpa Makan: Eksperimen Puasa Air Ekstrem & Perubahan Tubuh yang Mengejutkan!
DPR Bongkar Masalah Serius di Balik Program Makan Gratis: Dapur MBG Ternyata Belum Halal!
Purbaya Ngamuk ke BPJS: Penonaktifan Massal Peserta BPJS Dinilai Konyol dan Rugikan Negara, Ini Dampaknya!
Video Viral Winda Can: Fakta Mengejutkan & Bahaya Link Jebakan yang Harus Diwaspadai