Jelang Idul Adha 1443 H, Epidemiolog Desak Penanganan PMK Diakselerasi

Dia menjelaskan, dalam istilah kesehatan hewan ada ring vaksinasi, dimana hewan di sekeliling daerah wabah diberi vaksinasi. 

Bagi peternak yang sudah menyediakan hewan kurban mereka, dia minta diawasi terus kesehatannya. Jika sehat, maka tidak perlu divaksin dan siap untuk dikurban. Namun jika peternak memiliki bibit, mereka bisa mencari vaksin untuk ternak. 

Bicara vaksin, tiga juta vaksin hewan itu diimpor oleh pemerintah. Padahal Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) di Surabaya siap untuk memproduksi vaksin PMK. “Di Indonesia sekarang memproduksi vaksin yang ada, karena dia menggunakan virus yang ada di indonesia, vaksin yang impor belum tentu cocok,” kata Denny.

Namun dia mengerti, dalam situasi darurat, pemerintah mencari cara yang paling cepat untuk mencegah peluasan dan penyebaran.

Hal senada disampaikan Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko Wahyono menilai pembatasan lalu lintas hewan ternak harus dimaksimalkan untuk mencegah penyebaran PMK. Hal itu bisa dilakukan dengan peran pos pemeriksaan hewan Dinas Peternakan. Apalagi menjelang perayaan hari raya Idul Adha.

"Di setiap kecamatan pada mobilitas hewan akan melalui unit terkecil pada Departemen Pertanian. Di pos kesehatan hewan itu harus benar-benar lewat. Kalau idul adha semuanya juga harus lewat. Menurut saya dengan PMK ini harus diwajibkan," ujarnya.

Selain itu, para pedagang hewan juga harus diberikan pemahaman dan edukasi terkait penyakit tersebut. Mereka bisa diberikan sertifikat terkait dengan kemampuan identifikasi PMK.

Terkait dengan vaksinasi hewan ternak, Tri menilai langkah tersebut tidak akan berjalan efektif. Ia menilai jumlah 3 juta vaksin tidak memadai untuk menghambat penyebaran PMK. "Pemerintah lambat sekali. Jumlah vaksinnya juga kurang," tambahnya.

Menurutnya, jumlah tersebut hanya akan mencakup 2-3 kabupaten saja jika melihat kasus di Jawa Timur sudah mencapai 900 ribu. Upaya pencegahan harusnya dilakukan ketika PMK baru muncul. "Kalau mau antisipasi harusnya dari dulu-dulu sewaktu 3 provinsi," lanjutnya.

Tri menambahkan ketika penanganan dan pencegahan dilakukan sekarang, pemerintah harus rela mengeluarkan biaya lebih banyak. Ia mengistilahkan dengan memadamkan kebakaran dengan guyuran dua ember air. "Pemerintah harus siap dengan membayar mahal semuanya sekarang," pungkasnya.

Sumber: akurat.co