Dianggap Gagal, Presiden Baru Disebut Bisa Batalkan IKN, Begini Prosedurnya

POLHUKAM.ID - Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih saja menuai kontroversi.

Sejumlah pihak menyatakan pesimis dengan proyek pemindahan ibu kota negara Indonesia itu. Bahkan ada yang menyakan pemerintah sebenarnya telah gagal.

Salah satunya diungkapkan oleh Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suryadi Jaya Purnama. Menurutnya, proyek IKN telah gagal karena pemerintah tak mampu menarik investor untuk membangun ibu kota negara baru itu.

Suryadi melanjutkan, sudah ada 36 investor yang menandatangani kontrak mengikat kedua pihak. Namun baru enam investor saja yang mendapatkan izin prakarsa proyek.

Wacana membatalkan IKN

Proyek pembangunan IKN itu tampaknya dipolitisir, utamanya untuk kepentingan Pilpres 2024 mendatang.

Anggapan kalau proyek IKN telah gagal memunculkan anggapan kalau presiden Indonesia selanjutnya bisa dengan mudah membatalkan proyek tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat benny K Harman dalam sebuah acarabincang-bincang di salah satu media nasional. Menurut dia, proyek IKN yang digagas Jokowi bisa saja dibatalkan oleh presiden RI selanjutnya.