POLHUKAM.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengeluhkan banyak anggaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai birokrasi. Sehingga tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Hal ini diungkapkan Jokowi saat menerima Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 dari BPK, di Istana Negara, Jakarta, Senin, (26/6/2023).
"Saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, sekali lagi, bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi. Karena saya yang temukan justru habis banyak di birokrasi," kata Jokowi saat memberikan sambutan.
Ia mencontohkan, seperti anggaran di beberapa provinsi dan kabupaten yang menurutnya aneh. Seperti anggaran penyuluhan pertanian untuk meningkatkan SDM .
"Enggak usah saya sebut provinsi mana. Tujuan untuk meningkatkan SDM pertanian, total anggaran Rp 1,5 miliar, Rp 1 miliar untuk perjalanan dinas," kata Jokowi.
Artikel Terkait
Wali Kota Bekasi Nyaris Kena Golok Saat Tertibkan PKL: Ini Kronologi Lengkap dan Responsnya!
PAN Usung Prabowo-Zulhas Dua Periode: Akankah Koalisi Gemuk Prabowo Pecah?
Masa Lalu Kelam Denada Tambunan Terungkap: Gonta-Ganti Pacar, Gaya Hidup Malam, dan Misteri Anak Ketiga
Video Gilcans Ambon Viral 54 Detik: Fakta Mencengangkan di Balik Sprei Hijau yang Hebohkan Medsos