Kasi Penkum Kejati Lampung Minta Berita Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas DPRD Tanggamus Tidak Diterbitkan, Ada Apa?

Dia menjelaskan, penyelidikan telah dilakukan sejak Februari 2023. Sehingga penyidik meningkatkan status kasus itu karena telah menemukan dugaan korupsi dan kerugian negara dari perjalanan dinas 45 orang DPRD Tanggamus tersebut.

"Status kasus sudah kita ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Dari hasil penyelidikan tim ditemukan ada dugaan fiktif atau markup dari harga satuan kamar lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebenarnya," jelasnya.

Dia menambahkan, pada 2021 terdapat komponen biaya penginapan di dalam anggaran belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota dan belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota tercantum dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus.

Sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Tanggamus tahun 2021 dan diperuntukkan bagi pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, jumlah anggaran Rp14.314.824.000 dengan jumlah realisasi sebesar Rp12.903.932.984.

"Berdasarkan hasil penyelidikan di sini ditemukan harga kamar yang tercantum pada bill hotel SPJ lebih tinggi atau mark up dan dalam SPJ nama tamu fiktif berdasarkan catatan dari sistem komputer, tempat menginap," tandasnya.

Sumber: RMOL