Mendagri juga mengimbau agar gubernur dan jajarannya dapat mengevaluasi realisasi belanja pemerintah kabupaten/kota. Dengan upaya tersebut, diharapkan capaian realisasi belanja kabupaten/kota dapat konsisten dari awal tahun.
Di lain sisi, Mendagri juga mengingatkan pemda agar mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Daerah, kata dia, harus mengalokasikan 40 persen anggaran Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang terdapat dalam APBD untuk penggunaan produk dalam negeri.
"Nah, untuk itu pemerintah provinsi, kabupaten/kota agar masuk ke dalam sistem e-Katalog yang dibuat oleh LKPP. Jadi, undang UMKM-UMKM-nya untuk ikut masuk, upload produk-produknya ke dalam e-Katalog," kata Mendagri.
Belanja produk dalam negeri juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Toko Daring yang dibuat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Aplikasi ini serupa marketplace lainnya yang memungkinkan para penggunanya dapat berbelanja secara online.
Sumber: genpi.co
Artikel Terkait
Bukan Dibangun Pakai Uang Rakyat! Ini Fakta Mengejutkan di Balik Masjid Jokowi di Abu Dhabi
Bayar Utang Whoosh dengan Uang Koruptor? Ini Rencana Kontroversial Prabowo
Maxim Indonesia: Rahasia Pesan & Daftar Driver untuk Hasilkan Cuan!
Prabowo Gaspol! Whoosh Tak Cuma ke Surabaya, Tapi Diteruskan Sampai Ujung Jawa Timur