Novel sebelumnya menuding KPK dibawah kepemimpinan Firli Bahuri tak serius dalam menangkap buron kasus suap Harun Masiku.
Pigai menyebut kalau mencari orang hilang bukanlah tugas dari KPK.
"Mencari orang hilang itu bukan tugas KPK. UU 19/2019, KPK diberi Kewenangan Penangkapan, Penyelidikan, Penyidikan & Penuntutan," kata Pigai di akun Twitter-nya.
Ia menyebut kalau urusan mencari buronan pidanan korupsi itu urusan instansi lain, karena dasar hukumnya adalah bahwa Indonesia itu negara yang berdasarkan hukum, bukan atas dasar kekuasaan.
"Tugas mencari buron itu urusan instansi lain maka tidak tepat KPK disalahkan soal Harun Masiku. Ini negara rechsstaat bukan machsstaat," tambahnya.
Artikel Terkait
Purbaya Ngamuk ke BPJS: Penonaktifan Massal Peserta BPJS Dinilai Konyol dan Rugikan Negara, Ini Dampaknya!
Video Viral Winda Can: Fakta Mengejutkan & Bahaya Link Jebakan yang Harus Diwaspadai
Pertemuan Rahasia di Solo: Pengamat Bongkar Alasan Sebenarnya Wasekjen Demokrat Temui Jokowi
Rieke Diah Pitaloka Bongkar Data BPJS: Benarkah Separuh Rakyat Indonesia Miskin?