"Karena sepenuhnya menggunakan skema business to business, namun kini ternyata berbalik 180 derajat," kata Yusuf.
Yusuf mengurai, pada awal perencanaan tahun 2015, proyek KCJB ini diperkirakan hanya akan menelan biaya 5,13 miliardolar AS dan tanpa ada penjaminan pemerintah dan pembiayaan APBN, tidak ada subsidi tarif, tidak ada kewajiban pemerintah untuk pembebasan lahan, serta jika ada pembengkakan biaya akan ditanggung oleh konsorsium yang 60 persen dimiliki Indonesia dan 40 persen China.
"Namun, realitanya, semua hal tersebut tidak terjadi. Agar proyek terus berjalan, pemerintah akhirnya memberi pembiayaan APBN ke PT KAI sebagai pelaksana proyek," tutup Yusuf.
Sumber: rmol
Artikel Terkait
Dana Rp28 Triliun Soros Bocor ke Indonesia: Target Rahasia dan Kontroversi Intervensi Asing
SP-3 untuk Rismon: Perlindungan Hukum atau Imunitas untuk Kasus Ijazah Palsu?
Skandal Dapur MBG Ponorogo: Anggaran Siswa Dipotong, Intimidasi Hingga Pencatutan Nama Menteri!
Skandal Dapur MBG Ponorogo: Anggaran Dipotong, Intimidasi, hingga Klaim Palsu Cucu Menteri!