POLHUKAM.ID - Direktur Eksekutif Walhi Zenzi Suhadi mengungkapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pulau Rempang belum ada amdal atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang seharusnya sudah dilakukan oleh pemerintah sebelum adanya kesepakatan antara PT MEG dan Xinyi Group pada Juni 2023 lalu. "PSN Rempang itu belum ada amdal/KLHSnya, mestinya itu wajib Amdal/KLHS karena berdampak besar dan di gugusan pulau kecil," kata Zenzi pada Minggu, 24 September 2023.
Ia pun menganggap proyek-proyek strategis Jokowi ini konyol. Sebab, proyeknya strategis tapi tidak ada kajian. "Gimana coba sesuatu dapat dikatakan strategis kalau tidak ada perhitungannya (kajian)," kata Zenzi.
Menurut Zenzi, semestinya keputusan politik pemerintah haruslah berdasarkan kajian. Namun, proyek ini justru dilakukan sebaliknya, kajian biasa dibuat menyusul untuk membenarkan atau melegitimasi keputusan politik. Hal inilah yang terjadi di Pulau Rempang dan IKN.
Zenzi mengatakan proyek strategis nasional itu sesungguhnya jika dilihat dengan jernih, bukanlah proyek yang benar-benar strategis. Tapi nama strategis dilekatkan agar dapat mengerahkan kekuasaan pemerintah. Dia mengatakan PSN di era Jokowi seperti proyek cendana pada masa Presiden Soeharto.
Artikel Terkait
Hasil Pemeriksaan Bonatua Silalahi Terungkap: 27 Pertanyaan Kunci Soal Ijazah Jokowi yang Bikin Heboh
Jokowi Diperiksa Lagi Soal Ijazah Palsu: Ini Daftar 8 Tersangka & Fakta Terbaru yang Mengejutkan
Refly Harun Ditegur Keras Hakim MK Saldi Isra: Taktik atau Kelalaian dalam Sidang Roy Suryo?
Gugatan Praperadilan Richard Lee Ditolak: Apa Dampaknya Bagi Kasus Kecantikan yang Menggemparkan?