16 Guru Besar dan Akademisi Laporkan Ketua MK Anwar Usman ke MKMK

POLHUKAM.ID -Sebanyak 16 Guru Besar dan Pengajar Hukum Tata Ngara dan Hukum Administrasi Negara resmi melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman kepada Majelis Kehormatan MK (MKMK). Anwar dianggap melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi 

Guru Besar dan Pengajar tersebut tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) yang didampingi oleh tim kuasa hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Indonesia Memanggil Lima Tujuh (IM57).

Pelapor menilai Anwar Usman memiliki konflik kepentingan (conflict of interest) dalam memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan itu disebut memuluskan jalan kepada keponakan Anwar Usman, Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden pada pemilu 2024.

Wakil Ketua Advokasi dan Jaringan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBH), Arif Maulana menegaskan, hal tersebut mengindikasikan bahwa adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) atas putusan tersebut.