Moeldoko Ingatkan Kepentingan Publik Tetap Dikedepankan dalam Optimalisasi Sistem OSS-RBA

polhukam.id - Dalam optimalisasi sistem pengembangan ekosistem Online Single Submission Risk Based Approach atau perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko mengingatkan agar tetap mengedepankan kepentingan publik.

Hal sama dalam pemanfaatan penggunaan Pusat Data Nasional (PDN) dalam pengembangan sistem tersebut perlu diupayakan untuk mengedepankan efisiensi.

“Jangan lagi ada ego sektoral dalam pengembangan OSS RBA versi 2 ini,” tegasnya pada Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko saat memimpin Rapat Terbatas mengenai Dukungan Optimalisasi Pengembangan OSS RBA di gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis 4 Januari 2024.

Baca Juga: Pantai Kuta 'Makan Korban' di Awal Tahun, Wisatawan Uzbekistan Ditemukan Meninggal Dunia

Beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum rapat terbatas dengan Presiden terkait dengan pengembangan sistem OSS-RBA.  Yaitu, perlunya memperhatikan sistem pasca revisi PP No. 5 Tahun 2021 mengenai Perizinan Berusaha, penyelenggaraan proses administrasi keuangan.

Kemudian, perencanaan pengembangan sistem OSS RBA agar termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 agar didapatkan kepastian penganggarannya untuk bisa diteruskan ke pemerintahan selanjutnya.

Kata Moeldoko, dalam penganggaran, emanfaatan Pusat Data Nasional (PDN) sebagai salah satu cara efisiensi dalam pengembangan ekosistem perizinan dasar OSS-RBA.

Baca Juga: Komunal Raih Pendanaan Seri A Plus, Garap Inklusi Keuangan dan Dorong Digitalisasi BPR

Hal ini menjadi komponen penting yang harus segera ditentukan sebelum rapat terbatas dengan Presiden.

“Sepanjang PDN siap menampung, ya putuskan,” tegas dia.

Mantan Pangdam III/Siliwangi itu juga menyataka, semua harus memastikan skema anggaran dan tata kelola kelembagaan sudah siap saat ratas dengan Presiden Joko Widodo.

Baca Juga: Arya Wedakarna Dinilai Lukai Perasaan Umat Muslim, Ratusan Warga Demo di Kantor DPD RI