Nyoblos Dipengaruhi Uang, KPK Berharap Ada Aturan Larang Pembagian Bansos Jelang Pilkada

Ia meminta agar para inspektur dan sekretaris daerah itu memantau apakah anggaran biaya dana hibah dan bansos di lingkungan pemerintah daerah naik menjelang Pilkada.

“Kita ketahui menjelang Pilkada atau ya tahun pemilihan kepala daerah coba Bapak Ibu cek apakah ada anggaran hibah atau bansos yang naik?” tutur Alex.

“Cek, bandingkan dengan tahun sebelumnya,” tambah dia.

Mantan Hakim Pengadilan Ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) itu mengatakan, berkaca dari penyelenggaraan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 kemarin, masyarakat dibanjiri bansos.

Hal ini sudah sesuai dengan dugaan KPK bahwa masyarakat akan memilih calon anggota DPR, kepala daerah, atau kepala negara yang memberikan politik uang.

“Preferensi masyarakat memilih calon anggota DPR atau pimpinan daerah atau negara yang pertama-tama apa bapak ibu sekalian? Faktor uang. Itu dari survei kami di KPK,” tutur Alex.

Sumber: kompas.

SEBELUMNYA