Sewa 1000 Mobil ke IKN Terlalu Ambisius dan Menghamburkan Uang Rakyat

Salah satu aspek yang paling mencolok adalah keputusan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk menyewa 1.000 unit mobil bagi tamu negara dan very very important person (VVIP).

Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai langkah ini mengundang banyak kritikan, baik dari kalangan masyarakat maupun pengamat ekonomi, yang menilai bahwa perayaan tersebut terlalu ambisius dan menghamburkan uang negara.

Kebijakan Penyewaan Mobil yang Kontroversial

Penyewaan 1.000 unit mobil dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Surabaya, Jakarta, Sidoarjo, Semarang, Solo, Makassar, Bali, dan Palu, bukanlah langkah yang bijak dalam konteks ekonomi saat ini.

Pengeluaran besar-besaran untuk mobilitas tamu VVIP ini dianggap tidak proporsional dengan kondisi ekonomi negara yang sedang berjuang pulih dari dampak pandemi COVID-19. Setiap unit mobil membutuhkan biaya pengiriman sebesar Rp13 juta, yang menambah beban biaya penyewaan mobil tersebut.

"Harga sewa mobil yang melonjak hingga 100 persen dari harga normal menunjukkan adanya inflasi biaya yang tidak terkendali," kata Achmad, hari ini.

Toyota Fortuner, misalnya, yang biasanya disewa dengan harga Rp2,5 juta per hari kini mencapai Rp5 juta per hari.

Sementara Toyota Alphard yang biasa disewa Rp7 juta per hari melonjak menjadi Rp25 juta per hari. Lonjakan harga ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan unit mobil, yang seharusnya dapat diantisipasi oleh pemerintah melalui perencanaan yang lebih matang.

Dampak Ekonomi dan Sosial

Dia menilai keputusan ini tidak hanya membebani anggaran negara, tetapi juga menunjukkan kurangnya sensitivitas terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Dalam situasi di mana banyak warga masih berjuang untuk pulih dari kesulitan ekonomi akibat pandemi, rakyat kebingung cari nafkah karena kehilangan pekerjaan, pengeluaran sebesar ini untuk acara seremonial dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan pemborosan.

Perayaan HUT ke-79 RI di IKN seharusnya menjadi momen untuk menunjukkan solidaritas dan komitmen pemerintah terhadap pemulihan ekonomi rakyat.