Legacy Jokowi: Pembangunan IKN vs Kesengsaraan Ekonomi Rakyat

Legacy Jokowi: 'Pembangunan IKN vs Kesengsaraan Ekonomi Rakyat'

Oleh: Ali Syarief

Akademisi

Belanja negara sebesar Rp75,8 triliun untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga saat ini tidak memberikan dampak nyata bagi kehidupan rakyat. 

Sementara itu, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah justru menghapus anggaran perjalanan dinas pejabat, kebijakan yang berpotensi menghantam berbagai sektor ekonomi, mulai dari transportasi, perhotelan, restoran, hingga industri kecil seperti pertanian yang memasok kebutuhan sektor-sektor tersebut. 

Kebijakan ini menggambarkan warisan pemerintahan Jokowi yang lebih mengutamakan pembangunan mercusuar ketimbang kesejahteraan rakyat, dan berujung pada kehancuran ekonomi masyarakat luas.

IKN: Pembangunan yang Tidak Berdampak pada Rakyat

Proyek IKN sejak awal telah menuai kritik karena dianggap lebih sebagai ambisi politik ketimbang kebutuhan riil bangsa. 

Anggaran jumbo yang digelontorkan, sebesar Rp75 triliun, seharusnya bisa dialokasikan untuk sektor yang lebih mendesak seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Namun, hingga kini, proyek tersebut belum menunjukkan manfaat langsung bagi rakyat. 

Infrastruktur yang dibangun hanya melayani kepentingan segelintir elite, sementara mayoritas masyarakat masih bergulat dengan tingginya biaya hidup, pengangguran, dan ketidakpastian ekonomi.

APBN 2025: Kebijakan yang Mengancam Ekonomi Rakyat

Di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit, kebijakan penghapusan anggaran perjalanan dinas pejabat dalam APBN 2025 membawa dampak serius bagi sektor bisnis yang bergantung pada mobilitas pemerintahan. 

Sektor transportasi, yang mencakup maskapai penerbangan, bus antar kota, dan layanan taksi, akan mengalami penurunan permintaan secara drastis. 

Perhotelan dan restoran yang biasanya menjadi tujuan utama perjalanan dinas akan kehilangan banyak pelanggan. 

Efek domino dari kebijakan ini bahkan dapat dirasakan oleh petani dan peternak yang memasok bahan pangan ke industri tersebut.

Ironisnya, kebijakan ini diterapkan ketika pemerintah masih dengan mudah menggelontorkan anggaran besar untuk pembangunan IKN, yang belum memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat luas.