Rp3,5 Triliun Dana Norwegia Untuk FOLU Net Sink 2030, Komitmen Hijau atau Ladang Basah PSI?

POLHUKAM.ID - Pemerintah Norwegia memberikan hibah dana sebesar 216 juta dolar AS atau setara Rp3,5 triliun kepada Indonesia untuk mendukung penanganan krisis iklim melalui program Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

Hibah ini diumumkan oleh Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen, setelah penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI pada Rabu 19 Februari 2025.

Kerja sama ini merupakan perpanjangan dukungan Norwegia terhadap target net sink emisi karbon Indonesia hingga tahun 2030.

Dana hibah yang dikelola melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) tersebut diperuntukkan bagi aktivitas mitigasi perubahan iklim, termasuk dukungan kepada organisasi .

Namun, hibah ini menuai kontroversi lantaran pembentukan struktur Operation Management Office (OMO) FOLU Net Sink 2030 di Kemenhut melibatkan sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menduduki jabatan strategis dengan honor bulanan fantastis.

Dalam Keputusan Menteri (Kepmen) No. 32 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi OMO FOLU Net Sink 2030, disebutkan bahwa program ini dibiayai oleh hibah dari Norwegia dan sumber dana lainnya yang sah.

Kepmen itu juga mengatur honor bulanan bagi anggota tim, mulai dari Rp50 juta untuk penanggung jawab, Rp40 juta untuk wakil penanggung jawab, hingga Rp8 juta bagi staf kesekretariatan.

Setidaknya empat kader PSI tercatat masuk dalam jajaran OMO FOLU Net Sink 2030.

Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman menjabat sebagai Dewan Penasehat Ahli dengan honor Rp25 juta per bulan.

Bendahara Umum PSI Suci Mayang Sari masuk sebagai anggota bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas.