POLHUKAM.ID - Arab Saudi secara resmi menolak permintaan Amerika Serikat (AS) untuk menggunakan pangkalan udara dan wilayah udaranya dalam mendukung Project Freedom, yaitu operasi pengawalan kapal di Selat Hormuz yang digagas oleh Presiden Donald Trump. Penolakan ini menjadi pukulan diplomatik bagi Washington dan menunjukkan ketegangan yang meningkat di kawasan Timur Tengah.
Keputusan tegas Riyadh didasari oleh kekhawatiran serius bahwa keterlibatan militer AS justru akan memicu serangan balasan dari Iran terhadap infrastruktur vital di negara-negara Teluk. Langkah ini diyakini dapat membuka kembali konflik bersenjata skala besar yang merugikan banyak pihak.
Para pejabat Saudi dikabarkan merasa kecewa dengan pengumuman mendadak Trump terkait operasi tersebut. Sebagai bentuk protes dan langkah perlindungan diri, Kerajaan Arab Saudi secara resmi melarang jet tempur dan pesawat pendukung AS untuk beroperasi dari Pangkalan Udara Prince Sultan yang terletak di tenggara Riyadh.
"Cara Project Freedom dijalankan sangat berisiko dan berpotensi memicu eskalasi. Negara-negara Teluk bisa menjadi sasaran serangan besar-besaran," ujar seorang pejabat Timur Tengah kepada NBC News. Pernyataan ini menegaskan bahwa negara-negara Teluk tidak ingin menjadi tameng dalam konflik antara AS dan Iran.
Hanya 36 jam setelah operasi diumumkan melalui media sosial, Trump akhirnya memutuskan untuk menghentikan sementara misi tersebut. Langkah serupa juga diambil oleh Kuwait yang mencabut izin penggunaan pangkalan dan wilayah udaranya bagi AS hingga kebijakan kontroversial tersebut dibatalkan.
Artikel Terkait
Survei Spanyol: 52,4% Warga Yakin AS dan Israel Kalah Telak Lawan Iran – Ini Buktinya!
Wabah Misterius di Kapal Pesiar: 140 Penumpang Terancam Hantavirus, 3 Tewas Sebelum Evakuasi Darurat
3 Titik Rawan Perang di Asia! Analisis Prof Jiang Xueqin: Taiwan, Malaka, & Korea Utara Bisa Picu Konflik Besar
Putra Pemimpin Hamas Tewas di Gaza: Serangan Israel Kembali Memakan Korban